Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

KH HASYIM ASY'ARI: ARSITEK SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN

KH Hasyim Asy'ari

Menyebut nama KH Hasyim Asy'ari, orang tentu akan berpikir pada pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Tak salah memang, sebab dengan peran sebagai tokoh sentral, NU mampu menjadi organisasi keislaman yang diikuti banyak masyarakat Muslim di Indonesia. Selain itu, KH Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebuireng (Jombang). Namanya juga sangat lekat dengan tokoh pendidikan dan pembaru pesantren di Indonesia. Selain mengajarkan agama pada pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Ia merupakan salah seorang tokoh besar Indonesia abad ke-20.

Madrasah atau Sekolah Gratis??? Mana Ada?? Jargon Penguasa (Politisi) Semata

Sekolah/Madrasah Gratis: Wacana dan Diskriminasi

Wacana mengenai "sekolah gratis" dan "Madrasah Gratis" terus digulirkan. Hal ini pada dasarnya hanya merupakan jargon dari para politisi, karena pada hakikatnya "tidak ada pendidikan apa papun yang tidak membutuhkan pendanaan atau tidak terkait dengan kapital (dana)". Artinya semua proses pendidikan, sekecil apa pun terkait dengan pendanaan (pembiayaan). Persoalannya adalah "siapa yang menanggung pembiayaan (pendanaan) pendidikan? Pemerintah atau Masyarakat? Dalam term di atas, "sekolah dan madrasah gratis" dimaknai dengan "Pemerintah menanggung beberapa aspek pembiayaan rutin sekolah, dan membebaskan masyarakat dari beberapa pembiayaan rutin, yang biasa ditanggungkan kepada masyarakat." Beberapa pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah, misalnya, uang bangunan, SPP, gaji guru (tetap/sukwan) dan sebagian buku, yang ditanggung pemerintah antara lain melalui BOS.

Pendidik Harus Mengawal Implementasi PBM demi Terciptanya Kerukunan Umat Beragama

         Pada masa studi dahulu, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, saya merasa bangga dengan berbagai keragamaan yang ada dan dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman tersebut meliputi keragaman etnik, budaya, agama, potensi ekonomi, dan kreatifitas. Penanaman nilai keragamaan ini dikemas dalam slogan Bhineka Tunggal Ika. Namun, kini slogan ini seakan kehilangan pamor dan tajinya untuk mempersatukan berbagai keragaman yang ada dalam koridor Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI). Kala itu sosialisasi slogan mengenai "keragaman" tetapi menuju tujuan yang sama sangatlah gencar dilakukan pemerintah, terutama melalui dunia pendidikan. Hasilnya adalah slogan "saya bangga menjadi Bangsa Indonesia" menjadi salah satu nilai yang tertanam dalam jiwa peserta didik.

Potensi Kebersamaan Umat Perlu Diperkuat 

       Semua elemen dan unsur agama di Indonesia seharusnya dimanage untuk memperkuat potensi kebersamaan umat. Hal ini, menurut Maftuh Basyuni, sangat perlu karena, “Memahami betapa kompleksnya persoalan masyarakat dunia dewasa ini, yang dalam berbagai hal dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, maka selain intensitas silaturrahmi, kita perlu merespons dan memperkuat potensi kebersamaan umat dan masyarakat seperti melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),``