Fatamorgana Guru Desa dan Kota

     Sebuah tulisan yang cukup bagus dan sangat perlu untuk dibaca oleh siapa pun terutama bagi kalangan pendidikan dan pemerhati pendidikan. Tulisan di bawah ini berusaha menunjukkan diferensiasi (perbedaan) antara guru di desa (terlebih di daerah pedalaman) dan di kota. Sekalipun berprofesi yang sama, namun status dan pendapatan jelas ada perbedaan; waupun terkadang "kecukupan" hanyalah persepsi dan sangkaan belaka (fatamorgana).

-------

Oleh M As'adi

Enaknya menjadi guru di Ibu Kota Jakarta karena mendapat tunjangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang besarnya bisa mencapai Rp 2-4 juta per bulan. Namun, apakah memang seenak itu menjadi guru di kota besar?  Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMAN 6 Jakarta Rusyanto (48 tahun) mengatakan, guru di Jakarta harus bekerja penuh waktu. Dari pukul 06.00 WIB sudah harus sampai di sekolah dan baru pulang pukul 15.00 WIB. 

Selain itu, jabatannya sebagai wakil kepala sekolah menuntutnya untuk meninjau kegiatan siswa hingga pukul 18.00 WIB. Karena itu, Rusyanto menilai layak diberikannya tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada para guru. Rusyanto mendapatkan TKD Rp 3,4 juta yang dinaikkan secara berkala setiap dua tahun. Awal tahun ini, TKD yang ia terima meningkat drastis dari TKD sebelumnya Rp 2,3 juta.

Kenaikan TKD dilihat dari kinerja seperti kehadiran dan jam kerja. Jika sering terlambat dan cepat pulang berarti kinerjanya buruk. Di luar TKD, guru di Jakarta juga mendapatkan tunjangan profesi setiap enam bulan yang besarnya sama dengan gaji pokok, yakni Rp 3 juta. Ini untuk membantu guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. ''Tuntutan zaman sekarang berbeda. Guru SD zaman sekarang harus lulusan S1, berarti guru SMA harus lebih tinggi lagi,'' ujar pemegang gelar S2 dari Universitas Hamka itu. Rusyanto pun masih berharap pemerintah dapat memberikan dispensasi pada guru untuk bersekolah lagi. 

Jadi, enak apa tidak menjadi guru di Jakarta? Walau mendapat berbagai fasilitas tunjangan, menurut Rusyanto, menjadi guru di daerah banyak waktu luangnya sehingga bisa menambah nafkah dengan bekerja sambilan. ''Di daerah, guru bisa pulang jam 12 atau jam 1. Terus bisa kerja sampingan kayak garap sawah,'' kata Rusyanto enteng.

Benar juga pendapat Rusyanto mengenai guru daerah yang bisa bekerja sambilan itu. Tengok saja apa yang dilakukan Okta (30) yang setiap hari bangun pukul 04.30 WIB untuk memberi makan seribu burung puyuh yang dipelihara di belakang rumahnya di Jorong Taratak Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limopuluah Koto, Sumatra Barat. 

Setelah memberi makan puyuh, Okta menunaikan shalat Shubuh, lalu bersiap-siap menaiki motornya ke SMPN 5 Guguak, tempat dia mengajarkan mata pelajaran Teknologi Informasi Komputer. Jarak sekolahnya cuma tujuh kilometer, namun lokasinya terpencil dan jalannya sulit, penuh tanjakan curam di perbukitan. Jangan tanya apa jalannya sudah diaspal.

Okta sudah mengajar sejak sekolah itu berdiri pertengahan 2009 silam. Karena masih baru, sekolah itu menerima banyak tenaga honorer dan bahkan hingga kini hampir seluruh gurunya masih berstatus tenaga tidak tetap. Jangan tanya soal gaji atau tunjangan guru honorer di sekolah itu. ''Rata-rata setiap bulan saya menerima Rp 75 ribu,'' ucap Okta. Itu belum termasuk potongan sebesar Rp 2.500 untuk iuran sosial. 

Penghasilan dari mengajar ini pun sumbernya bukan dari pemerintah daerah, melainkan sebagian kecil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang seharusnya bukan untuk honor guru bantu. Jumlah itu jelas tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan tak cukup untuk membeli bensin motornya.

Jadi, guru seperti Okta terpaksa bekerja sambilan bukan hanya untuk menambah penghasilan, tapi bertahan hidup. Bahkan menilik dari rupiah yang didapat, profesi guru justru adalah sambilannya. Sementara, beternak puyuh menjadi penopang napas utama.

Meski enggan menyebutkan keuntungan yang diperoleh, Okta mengaku bersyukur usaha ternaknya itu masih mampu menyambung hidup bersama sang istri. ''Sementara saya mendengar ada guru-guru yang sudah sertifikasi, tapi masih mengeluh. Padahal penghasilan mereka sudah di atas lima juta,'' ujarnya.

Kerja sambilan juga dilakoni oleh Darmono (35), guru honorer atau bahasa kerennya wiyata bakti di SDN Tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Istrinya, Nur Ulfa (27), juga guru honorer di SDN Campursalam, Parakan. Masing-masing hanya menerima honor Rp 100 ribu per bulan, satu persen dari gaji yang bisa diterima seorang guru yang sudah berstatus PNS yang bersertifikasi.

Apa akal untuk menyambung hidup? Darmono membantu usaha penganan rengginang milik sang mertua dengan menjadi tenaga pemasar. Kalau kebetulan petani Temanggung panen tembakau, Darmono alih profesi menjadi pengepul daun tembakau kering yang biasa dibuat cerutu. ''Meski kembang kempis, setidaknya kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Saya tidak tahu, secara matematis kami mestinya tak mampu memenuhi kebutuhan hidup kami,'' kata Darmono.

Meski 'gaji' minim, jam mengajar Darmono sama dengan guru PNS, yakni 24 jam sepekan. Bahkan acap kali disampiri pekerjaan administrasi BOS atau administrasi sekolah karena tak ada tenaga tata usaha. Jika ada ujian, para guru honorer ini menjadi yang paling sibuk. ''Karena kamilah guru paling enthengan ketika kepala sekolah minta bantuan. Memang kadang ada honornya, tapi lebih banyak kerja bakti,'' kata Darmono. Di Kabupaten Temanggung, saat ini ada 1.300 GTT yang mengajar di SD. Berbagai kiat mereka lakukan untuk bertahan hidup. Eko Danang yang menjadi guru tidak tetap SDN 1 Parakan membuka les bahasa Inggris di rumahnya. Pramono yang mengajar di SMPN Kandangan membuka koperasi simpan pinjam. 

Sedangkan Ummi, guru SDN Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, bersama teman-teman senasib dalam Forum Guru Tidak Tetap (Forgutt) merintis usaha membuat dodol dan sirup jambu biji. ''Kebetulan daerah kami sentra jambu biji. Untuk menambah penghasilan, kami tengah merintis usaha ini,'' katanya. Waktu luang bagi guru honorer di daerah berarti waktu untuk mencari pengganjal hidup, bukan mencari sertifikasi atau melanjutkan sekolah lagi, seperti sejawat mereka yang sudah menjadi PNS, terutama di kota besar. Peran mereka juga mulai tergusur dengan masuknya tenaga guru PNS muda. ''Kalau kita jujur, dedikasinya acap kali justru lebih bagus guru tidak tetap dibandingkan guru PNS. Tuntutan kami tidak berlebihan. Coba bandingkan dengan buruh yang punya standar penggajian, sementara guru tidak ada. Meski tidak jadi PNS, harapan kami setidaknya memiliki penghasilan layak,'' tambah Darmono.c27/c04/c29 ed: rahmad budi harto

Sumber: http://koran.republika.co.id/koran/14/148778/Fatamorgana_Guru_ Desa_dan_Kota; Selasa, 29 November 2011 pukul 08:52:00

Masih Adakah Pungli di Sekolah????

Pendidikan Membutuhkan Pembiayaan!

Untuk mengenyam pendidikan formal, dan juga non-formal, pastinya membutuhkan biaya; Itu adalah sebuah kepastian. Sekecil apa pun kegiatan dalam upaya pembelajaran dan pendidikan, baik untuk anak-anak, remaja, maupun dewasa, pasti membutuhkan biaya. Untuk mengajarkan anak makan, minum, dan berpakaian, misalnya, pasti membutuhkan media, dan media pastinya harus di”ada”kan (dihadirkan), dengan cara apapun (umumnya membeli), dan pasti hal tersebut membutuhkan biaya untuk meng”ada”kannya”. Selain itu juga perlu adanya pendidik, hanya saja dalam pembelajaran seperti ini orang tua lebih banyak berperan, dan orang tua tidak perlu mengeluarkan pembiayaan untuk orang lain.

Contoh lain, misalnya, seorang anak yang ingin belajar bersepeda, pasti ia membutuhkan sepeda, sebagai media pembelajaran. Untuk dapat mengendarai sepeda, tidak mungkin hanya dengan belajar teoritis saja, tapi harus praktek. Nah, untuk menghadirkan sepeda, pasti membutuhkan biaya, baik mengahdirkan sepedanya itu dengan cara membeli, menyewa, ataupun meminjam (gratis). Membeli dan menyewa berarti orang tua harus mengeluarkan uang untuk membeli atau menyewanya; sedangkan meminjam, pada hakikatnya, ada yang mengeluarkan pembiayaan, yakni si pemberi pinjaman. Intinya, sekedar menegaskan, tidak ada satu pun aktivitas pembelajaran dan pendidikan yang tidak melibatkan unsure pembiayaan. Hanya saja kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa setiap aktivitas pembelajaran, pasti membutuhkan pembiayaan, sekecil apa pun.

Model Pendidikan KH Ahmad Dahlan Layak Untuk Pengembangan Keberagamaan Keberagamaan

Drs. Suliswiyadi, M. Ag., (45 tahun) mengatakan, SLTA Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Magelang masih menerapkan pola pendidikan  hasil pemikiran Kyai Ahmad Dahlan. Dalam pemikirannya, Kyai Ahmad Dahlan pernah menyampaikan bahwa, pelajaran agama pada sekolah-sekolah  H I K  Muhammadiyah adalah pelajaran yang memberikan bekal ibadah bagi diri anak didik dan kepada Tuhan. Pelajaran agama adalah syarat-syarat untuk menunaikan dan menjalankan rukun iman, melakukan rukun Islam, dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik sebagai kewajiban seorang Islam. Kyai Ahmad Dahlan juga mengatakan, “dengan terus terang  kami akui, kami membuat satu  perguruan Muhammadiyah yang kelah dapat diserahi sekolah schakel,  H I S dan kursus Belanda. Maka H I K Muhammadiyah harus terus dijaga dan tunjukkan kepada anak didik berbagai macam pengetahuan seperti  H I K openbaar. Pelajaran agama hendaknya menjadi rukun hidup bagi semua anak didik. Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan tersebut sampai saat ini masih melekat menjadi pembelajaran keberagamaan di SLTA di wilayang Kabupaten Magelang.

Madrasah atau Sekolah Gratis??? Mana Ada?? Jargon Penguasa (Politisi) Semata

Sekolah/Madrasah Gratis: Wacana dan Diskriminasi

Wacana mengenai "sekolah gratis" dan "Madrasah Gratis" terus digulirkan. Hal ini pada dasarnya hanya merupakan jargon dari para politisi, karena pada hakikatnya "tidak ada pendidikan apa papun yang tidak membutuhkan pendanaan atau tidak terkait dengan kapital (dana)". Artinya semua proses pendidikan, sekecil apa pun terkait dengan pendanaan (pembiayaan). Persoalannya adalah "siapa yang menanggung pembiayaan (pendanaan) pendidikan? Pemerintah atau Masyarakat? Dalam term di atas, "sekolah dan madrasah gratis" dimaknai dengan "Pemerintah menanggung beberapa aspek pembiayaan rutin sekolah, dan membebaskan masyarakat dari beberapa pembiayaan rutin, yang biasa ditanggungkan kepada masyarakat." Beberapa pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah, misalnya, uang bangunan, SPP, gaji guru (tetap/sukwan) dan sebagian buku, yang ditanggung pemerintah antara lain melalui BOS.

UN dan Politisasi Standar Mutu

Oleh Masyhuri AM

Sekretaris Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan

Pendididkan Agama Islam, MP3A)

Ujian Nasional (UN) sesungguhnya hanya salah satu sarana untuk melakukan penilaian serta untukmengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Ibarat sebuah produk, UN dapat dikategorikan sebagai tools untuk mengukur mutu produk (standard of quality assurance). Ukuran tersebut harus bisa berlaku umum. Jadi, ujian merupakan penerapan quality control management dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini UN tidak hanya berfungsi un¬tuk menentukan standar kelulusan, tetapi juga untuk mengukur mutu pendidikan secara merata di tingkat nasional. Selain itu, UN juga dapat menjadi instrumen evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh terhadap sekolah, guru, siswa, serta sarana/prasarana, termasuk rancang bangun kurikulum.