Pembukaan Kembali Madrasah Aliyah Kejuruan: Antara Harapan dan Realitas

Madrasah Aliyah Kejuruan akan dibuka kembali

        Madrasah aliyah kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama Republik INdonesia yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Madrasah Aliyah  atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Madrasah Aliyah.      
          Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2012 akan membuka kembali program Madrasah Aliyah Kejuruan baik negeri maupun swasta. Program ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dalam memasuki dunia usaha dan dunia industri. "Selain bisa
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lulusannya diharapkan siap kerja," kata Dirjen Pendis Mohammad Ali kepada wartawan di ruang kerjanya, kantor Kementerian Agama Jakarta, Jumat (9/9). Selain itu juga akan dibuka kembali program Madrasah Aliyah Pendidikan Keagamaan.

      Dikatakan, peran pendidikan kejuruan menjadi penting untuk mengurangi jumlah pengangguran, hal ini sangat relevan dengan lulusan Madrasah Aliyah (setara sekolah menengah atas). "Kita ingin tidak sekedar menyulap dari Madrasah Aliyah umum ke MA kejuruan," ujar Ali. Untuk menghidupkan kembali MA Kejuruan, sebetulnya saat ini ada beberapa madrasah sudah mempunyai alat-alat praktikum. "Tapi kita akan membuat beberapa pilot projek, karena ini bukan masalah sederhana," ujarnya lagi. Selain masalah ijazah, kata Ali, jika Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selama ini hanya mengeluarkan ijazah MA umum, nanti juga akan menerbitkan ijazah MA kejuruan. "Untuk itu akan dilakukan uji kompetisi, supaya bisa disiapkan secara formal," ungkap Dirjen yang juga Guru Besar UPI Bandung.

        Ia juga memaparkan, program direktorat madrasah yang lain pada tahun 2012 akan merehabilitasi ruang belajar Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang rusak ringan dan berat. Sehingga tidak ada keluhan anak belajar dalam situasi yang kurang kondusif. Pada tahun 2009, pemerintah sudah merehab 24 ribu ruang kelas MI dengan anggaran sebesar Rp 3 trilyun. "Tahun 2012 ruang belajar MI dan MTs, kita sedang mendata berapa jumlah ruang belajarnya," kata Ali seraya menambahkan, anggaran pagu Pendidikan Islam pada tahun 2011 sebesar Rp 25 trilyun, dan dianggarakan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 27 trilyun. "Dana pendidikan juga kita arahkan untuk peningkatan kualitas, sertifikasi guru, termasuk juga pelatihan-pelatihan supaya tenaga pengajar bisa lebih bagus. Selain itu juga membangun laboratorium baik bahasa, komputer, IPA termasuk laboratium fisika, kimia, biologi," papar Dirjen.

Sumber: http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=6327


Pemerintah Perlu Perkuat Pendidikan Menengah

Pembukaan Madrasah Aliyah kejuruan di atas, pada hakikatnya, merupakan bentuk solusi dan antisipasi dari persoalan pendidikan dan kualitas output  dan outcomes dari madrasah. Adalah realitas bahwa alumni madrasah Aliyah tidaklah semuanya mampu melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, namun kemudian dengan berbagai faktor banyak yang memilih bekerja. Dari sekian banyak pelamar kerja,  alumni madrasah Aliyah banyak yang tidak memiliki skill atau kompetensi yang jelas. Hal ini tentunya membuat mereka kalah bersaing dengan lulusan sekolah, terutama sekolah kejuruan (SMK), yang sejak awal dipersiapkan agar siswa "siap kerja" ketika mereka menyelesaikan studinya. Setidaknya, berdasarkan hal ini, pembukaan MA kejuruan menjadi penting adanya.

Namun, pembukaan MA kejuruan ini masih terkendala dengan political will dari negara. Pemerintah saat ini masih berfokus pada penguatan dan penyelesaian hambatan di jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs. Perhatian untuk meningkatkan akses dan mutu di jenjang pendidikan menengah masih belum proporsional dan karenanya  perlu ditingkatkan. Sebab, pertumbuhan ekonomi dewasa saat ini membutuhkan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan di jenjang pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Permasalahan ini dikupas dalam intisari laporan pendidikan yang dirilis UNESCO dalam Global Education Digest 2011, November. Negara-negara diminta untuk tidak mengabaikan pendidikan menengah. "Tidak bisa suatu negara melepaskan diri dari belitan kemiskinan tanpa ekspansi yang cepat pada jenjang pendidikan menengah. Justru, pendidikan menengah inilah bekal minimum untuk melengkapi anak-anak muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membuat mereka siap hidup dalam persiangan global," sebagaimana disebut oleh  Direktur Jenderal UNESCOIrina Bokova, Kamis (17/11/2011). Menurut Irina, setiap negara harus punya ambisi dan komitmen untuk memenuhi tantangan tersebut. Sebab, peningkatan pendidikanlah jalan utama untuk menuju pada kemakmuran.

Pendidikan menegah bukan saja untuk menyiapkan anak-anak muda melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi juga untuk langsung masuk ke pasar kerja. Dengan semakin banyak siswa yang masuk ke pendidikan dasar, berarti pendidikan menengah perlu siap dan kuat untuk menampuk lulusan dari jenjang pendidikan dasar. Persoalan akses memang masih menjadi kendala dalam perluasan pendidikan menengah. Di Indonesia, angka partisipasi kasar (APK) SMP tercatat 98 persen. Namun, APK di jenjang SMA/SMK baru berkisar 69.6 persen.

Menurut Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, akibat menggenjot pendidikan dasar, terutama SD, saat ini terjadi kesenjangan di pendidikan menengah. Dari infrastruktur sekolah saja, kata dia, sudah mengalami hambatan (bottle neck). "Penambahkahan jumlah SMP, apalagi SMA sederajat itu tidak bergerak cepat. Sekarang saatnya kita bergerak cepat untuk membuat pendidikan menengah dan tinggi juga semakin luas aksesnya, selain juga memikirkan kualitasnya," tutur Anies.

Sumber: http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=6445