Sorogan dan Bandungan: Sistem Klasik Pendidikan di Pesantren

 Oleh: Dadan Rusmana

     Pada  kebanyakan pesantren salafi (tradisional), metode klasik kegiatan belajar mengajarnya terdiri dari dua bentuk, yakni 1) Sorogan, dan 2) Bandungan (Sunda; di Jawa dikenal dengan istilah bandongan atau wetonan). Sistem sorogan disebut pula dengan sistem individual (individual learning). Sedangkan, sistem bandungan (bandongan atau wetonan) disebut pula dengan sistem kolektif (collectival Learning atau together learning). 

Sistem Sorogan
        Sistem sorogan adal sistem membaca kitab secara individul, atau seorang murid nyorog (menghadap guru sendiri-sendiri) untuk dibacakan (diajarkan) oleh gurunya beberapa bagian dari kitab yang dipelajarinya, kemudian sang murid menirukannya berulang kali.  Pada prakteknya, seorang murid mendatangi guru yang akan membacakan kitab-kitab berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa ibunya (misalnya: Sunda atau Jawa). Pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkannya kata demi kata (word by word) sepersis mungkin seperti apa yang diungkapkan oleh gurunya. Sistem penerjemahan dibuat sedemikian rupa agar murid mudah mengetahui baik arti maupun fungsi kata dalam suatu rangkaian kalimat Arab.

Pesantren and Kitab Kuning: Maintenance and Continuation of a Tradition of Religious Learning

By: Martin van Bruinessen

       One of Indonesia's great traditions is that of Muslim religious learning as embodied in the Javanese pesantren and similar institutions in the outer islands and the Malay peninsula. The raison d'être of these institutions is the transmission of traditional Islam as laid down in scripture, i.e., classical texts of the various Islamic disciplines, together with commentaries, glosses and supercommentaries on these basic texts written over the ages. These works are collectively known, in Indonesia, as kitab kuning, "yellow books", a name that they owe to the tinted paper on which the first Middle Eastern editions reaching Indonesia were printed. The corpus of classical texts accepted in the pesantren tradition is - in theory at least - conceptually closed; the relevant knowledge is thought to be a finite and bounded body. Although new works within the tradition continue to be written, these have to remain within strict boundaries and cannot pretend to offer more than summaries, explications or rearrangements of the same, unchangeable, body of knowledge. Even radical reinterpreta­tions of the classical texts are not acceptable. The supposed rigidity of this tradition has come in for much criticism, both from unsympathetic foreign observers and from reformist and modernist Muslims themselves. In practice, however, the tradition appears to be much more flexible than the above sketch would suggest.

Menag Persilahkan Donatur Asing Bangun Lembaga Pendidikan di Indonesia

          Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan dan mengelola pendidikan di Indonesia mengharuskan adanya pembagian dan distribusi wewenang, tanggung jawab, dan partisipasi dari pihak non-pemerintah (atau NGO, non-Goverment organization) dalam sistem pendidikan di Indonesia. Karenanya, wajar apabila keterlibatan masyarakat, swasta, dan investor asing dalam wajah pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam.  Keterlibatan masyarakat, misalnya, muncul dalam bentuk pembiayaan rutin siswa karena pemerintah tidak dapat membiayai seluruh komponen pembiayaan pendidikan setiap siswa, sekalipun pemerintah mengembar-gemborkan "pendidikan gratis untuk rakyat". Realisasinya, pemerintah hanya membiayai dana rutin saja, sedangkan lainnya tetap ditanggungjawabi oleh masyarakat. Keterlibatan swasta sangat kentara dalam pendidikan di, baik  dalam pendidikan formal maupun non-formal. Pesantren adalah salah satu contoh representatif keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. 

Pesantren, Milik Ummat dan Tidak ada Pesantren Plat Merah

Data Pesantren di Indonesia  

         Berdasarkan hasil pendataan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2008,  keseluruhan pesantren di Indonesia adalah berjumlah  25.785 pesantren. Berdasarkan sebaran geografisnya, pesantren-pesantren di Indonesia dapat didistribusikan sebagai berikut:

1. Pulau Jawa : 77.8 persen
2. Luar Jawa : 22.2 persen

       Persentase di atas dapat dimaknai bahwa kebanyakan pesantren terdapat di Pulau Jawa, sedangkan selebihnya berada di luar Jawa.  Hal ini terkait dengan aspek historis keberadaan pesantren di Nusantara, bahkan di dunia Islam. Secara antropologis, Pesantren dapat diposisikan sebagai "keunikan" dari lembaga pendidikan Islam karena memiliki kekhasan, yakni salah satunya berporos pada tradisi Jawa. Kekhasan ini tidak dapat ditemui sepenuhnya dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah-wilayah dunia Islam lainnya. Sekalipun demikian, terdapat hal yang perlu dimaknai juga, bahwa kini pesantren bukan lagi dicitrakan sebagai lembaga pendidikan khas Jawa, tetapi telah menjadi identitas nasional Indonesia. Pesantren telah diidentikkan dengan salah satu ciri khas pendidikan Islam Indonesia, atau terkait dengan identitas Islam Indonesia itu sendiri.      
    Berdasarkan kategori "Konsep dan Sistem Pendidikan Pesantren"nya, pesantren-pesantren tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yakni salafiyah (tradisional), 'ashriyyah (modern), dan campuran.

1. Salafiyah : 41,5 persen
2. Ashriyah/ Modern : 9,6 persen
3. Campuran  : 48,9 persen

      Istilah salafiyah (tardisional) di atas perlu mendapatkan penjelasan, karena secara antopologis-sosiologis, istilah ini kini mengalami pembiasan. Istilah "salafiyah" jika diatributkan kepada pesantren berati pesantren yang menerapkan sistem pendidikan tradisional dalam proses pendidikannya, terutama kurikulum (pembelajaran)-nya, seperti menerapkan sistem sorogan dan bandongan. Istilah salafiyah juga digunakan oleh kalangan "Wahabiyah", yang dimaknai sebagai upaya kembali ke jalan salaf al-shalih dengan mengedepankan aspek pemurnian (puritanisme).

Tidak Ada Pesantren Plat Merah (Milik Pemerintah)

Kediri (Pinmas)--Menteri Agama RI Suryadharma Ali menegaskan pentingnya Madrasah dan Pondok Pesantren sebagai salah satu pilar penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Indonesia. Meski diakui Suryadharma, mayoritas Madrasah dan Ponpes di Indonesia dikelola oleh swasta, namun tak menghalangi kontribusi lembaga pendidikan ini dalam mencerdaskan masyarakat Tanah Air. "Ponpes 100 persen swasta. Tidak Ada Ponpes plat merah alias milik pemerintah. Sama halnya dengan madrasah 94 persen dikelola swasta yaitu oleh para kyai dan ulama. Tapi keduanya berkontribusi besar bagi Indonesia," ujar Menag saat mengunjungi Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (3/12/2011).

Menag menyatakan, Kementerian Agama (Kemenag) RI secara khusus mengapresiasi dan selalu mendukung secara kegiatan belajar mengajar yang digelar oleh Ponpes maupun sarana pendidikan keagamaan lainya seperti madrasah. "Hadirnya berbagai Madrasah dan Ponpes sejak puluhan tahun silam menjadi semacam pintu masuk ilmu pengetahuan bagi bangsa Indonesia," tandasnya. Hal tersebut tambahnya, tidak terlepas dari peran ulama yang secara tulus mendedikasikan hidupnya untuk membangun Ponpes atau madrasah. "Saya salut kepada alim ulama. Karena tanpa alim ulama, buta huruf latin dan Alquran masih besar tapi dengan peran alim ulama melalui Ponpes atau Madrasah maka buta aksara bisa menurun," kata Suryadharma.

Kunjungan Menteri Agama ke Ponpes Al Falah ini dalam rangka memperingati khaul pendiri Ponpes Al Falah, K.H.Ahmad Djazuli. Menag menilai, kontribusi kiai Ahmad Djazuli terhadap pendidikan Islam dalam bidang Ponpes sangatlah besar. "Sungguh penghargaan luar biasa saya bisa menghadiri acara khaul ini. Karena khaul membawa kita untuk mengenang Kiai Ahmad Djazuli. Mengingat Apa yang telah dilakukanya selama ini sangat bermanfaat," kata Suryadharma di hadapan pengurus dan santri. Kiai Ahmad Djazuli mendirikan Ponpes Al Falah pada tahun 1925 silam. Dalam perkembangannya, Al Falah menjadi salah satu Ponpes Salafi terkemuka di wilayah Jawa Timur. Pesantren Salafi lainya yang cukup terkemuka yaitu Ponpes Lirboyo.

Suryadharma mengungkapkan, salah satu contoh kontribusi Kiai Ahmad Djazuli tersebut yaitu berdirinya Ponpes Al Falah. Ia memandang, Ponpes Al Falah telah menghasilkan alumni yang berprestasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Alumni Al Falah bersama lulusan Ponpes lainya di Tanah Air ini turut menjaga keimanan umat Islam di Indonesia. "Kekuatan alumni menjaga agama Islam dan umat Islam meningkatkan keimanan, hal ini tentu sangat luar biasa," katanya.

Hal tersebut tambahnya, tak terlepas dari peran alim ulama yang berada dalam lingkungan Ponpes Al Falah dan alim ulama lainnya dalam membimbing umat tanpa mengharapkan pamrih. "Saya juga kagum kepada alim ulama karena punya semangat luar biasa bimbing umat. Ulama mempunyai kekayaan luar biasa tapi hatinya didedikasikan dalam komitmen dan keikhlasan yang mendorong mengabdi kepada umat," kata Menag Suryadharma Ali.

Problem: Pesantren Masih dianggap Pinggiran
      Salah satu persoalan yang dihadapi oleh pesantren adalah persepsi "pinggiran" yang ada pada masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pesantren masih dipandang sebelah mata oleh Pemerintah jika dibandingkan dengan perhatian Pemerintah terhadap lembaga pendidikan "Berflat Merah" alias Negeri. Sebagian indikatornya adalah keberadaan pesantren dalam Undang-Undang, yang masih tidak proporsional (dibanding sekolah [negeri] dan PTN), akses pesantren terhadap sistem pendidikan nasional, sertaalokasi dana negara (APBN) terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas pesantren.
    Sebagai upayanya untuk menguatkan posisi pesantren (dan lembaga pendidikan Islam lainnya) [atau juga sekaligus untuk pencitraan politis], Menag secara implisit menyebutkan, "Jangan sampai ada pondok pesantren atau madrasah dipandang sebelah mata". Pernyataan ini, poada satu sisi, mengisyaratkan bahwa secara institusional, ponpes masih menghadapi kendala, yakni berada di pinggir atau dipinggirkan dalam konteks sistem dan proses pendidikan di Indonesia. Pada satu sisi, statemen ini juga merupakan upaya penyadaran kembali akan posisi pesantren--yang kini banyaknya di posisi "marginal" agar berupaya keras dapat bergeser ke posisi sentral. Salah satunya dengan integrasi dan adaptasi sistem pendidikan nasional.

Sumber:

1. http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=8851
2. http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7849

Siapkah Pesantren dan Madrasah Menerima Siswa Non-Muslim???

Perhelatan mengenai apakah pesantren dan madrasah boleh menerima siswa non-muslim terus bergulir. Pro dan kontra pun muncul merespon wacana tersebut. Sebagian orang memandang bahwa pesantren dan madrasah adalah lembaga pendidikan terbuka dan inklusif, karenanya tidak ada alasan bagi kedua lembaga tersebut untuk menolak siswa dari kalangan non-muslim, terlebih bagi siswa (keluarga atau siapapun) yang mau mempelajari Islam atau bahkan hendak masuk Islam. Selama siswa (dan orang tuanya) tersebut mau menerima sistem yang diterapkan di madrasah dan pesantren, maka madrasah dan sekolah harus menerimanya dan memberikan pelayanan sebaik mungkin. 

Pemerintah Masih Diskrimatif Terhadap Madrasah Swasta dan Pesantren

Anggapan Madrasah dan Pesantren sebagai lembaga pendidikan "kelas dua" masih terus ada. Hal ini bukan hanya ada dalam persepsi pemerintah dan sebagian masyarakat, tetapi tercermin dalam berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakannya. Dalam hal ini, misalnya, Pemerintah masih dinilai bersikap diskriminatif terhadap Pesantren dan Madrasah Swasta, baik dalam penyusunan regulasi (undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lainnya) maupun dalam implementasinya di lapangan. Dari hal regulasi, diskriminasi pemerintah terhadap Pesantren dan Madrasah Swasta dapat ditimbulkan dari sisdiknas. Hal ini tercermin dari sistem regulasi pendidikan di Indonesia, terutama UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 pasa 55 ayat (4), sebagaimana tercermin dalam tulisan berikut.

 --------

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah wajib memberikan bantuan teknis, subisi dana, dan sumberdaya lainnya secara adil dan mereta ke lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Pasalnya, selama ini berlaku sikap tidak adil dan diskriminatif baik dari pemerintah pusat ataupn daerah terhadap lembaga pendidikan swasta. Terutama madrasah dan pesantren. Kesimpulan ini, menurut  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Said Aqil Siraj, menyusul diputuskannya Amar Putusan MK 58/PUU-VIII/2010 hasil uji materi terhadap UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 55 ayat (4), pada 23 September 2011.

Dua Karakteristik Pesantren di Sumatera Selatan

Pesantren bukanlah hanya dimiliki oleh Jawa, tetapi juga ada tersebar di berbagai wilayah lain di Nusantara, di Sumatera dan di Sulawesi. Karenanya, kini pesantren tidak lagi menjadi  "penciri"  lembaga pendidikan Islam-tradisional Jawa, tetapi telah menjadi salah satu "penciri" sistem kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia.  Bahkan, di luar Indonesia pun, pesantren telah mulai bersemai, seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sekalipun demikian, masing-masing pesantren mempunyai karakteristik khasnya masing-masing, baik dalam bentuk kelembagaan/manajemen, corak keilmuan (intelektual), pembelajaran life skill, maupun alumninya. Karakteristik tersebut ditentukan oleh banyak faktor, yakni pengelola, transmisi keilmua, lokalitas dan universalitas, serta proses adaptasi terhadap perubahan zaman.  

Geliat Prestasi Santri dalam Bidang Sains

 Republika.co.id (11/11/2011) menuliskan bahwa Tujuh santri dari Pesantren Bustanul Ulum, Pamekasan Madura, menyabet medali perunggu Olimpiade Matematika Internasional yang digelar terpisah, di Beijing dan India belum lama ini. Mereka berasal dari tingkat pendidikan madrasah tsanawiyah dan tingkat Aliyah, yakni empat berasal dari madrasah tsanawiyah dan dua dari madrasah Aliyah. Satu medali perunggu juga diperoleh tim matematika Aliyah. Sebelumnya, pada pertengahan bulan September 2011, 8 (delapan) siswa Madrasah Aliyah Insan Cendikia menyabet 8 penghargaan (3 Emas dan 5 Perak) dalam Olympiade Sain tingkat Nasional yang diselenggarakan di Menado Sulawesi Utara (http://www.kemenag.go.id/ index.php?a=detilberita&id=7706). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran ilmu-ilmu eksakta, seperti matematika dan sains, di Madrasah (dan Pesantren telah) mengalami perbaikan. Semoga raihan prestasi serupa juga dapat diikuti oleh madrasah (pesantren) lainnya.

Pesantren: Pusat Kebajikan dan Pendidikan Karakter

Presiden SBY: Ponpes Pusat Pendidikan dan Kebajikan (24/08/211)

Tasikmalaya (Pinmas)--Pondok pesantren sangat penting, bukan hanya pusat pendidikan tetapi juga harus kita jadikan pusat kebajikan. "Artinya, bukan hanya mendidik para santri, tapi pondok pesantren tidak boleh terpisah dengan masyarakat sekitarnya. Tidak boleh tertutup sehingga masyarakat sekitarnya tidak tahu apa yang dilakukan di pondok pesantren itu," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara buka puasa bersama di Pondok Pesantren Al Hasanah, Rabu (24/8/11) petang.

"Pondok pesantren yang baik dan bermanfaat bagi semua disamping mendidik para santrinya, juga ikut membimbing masyarakat sekitarnya untuk menjalankan kehidupan yang religius yaitu masyarakat yang

Masih Banyak Pesantren dan Madrasah Yang Dipandang Sebelah Mata

Tragedi runtuhnya Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) al-Ikhlas di Lebak pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 telah memicu keprihatinan bersama. Kejadian ini menewaskan seorang siswa dan melukai tujuh orang siswa MDA yang berasal dari kampung Tambleg Desa Cidikit Kecamatan Bayah.  Sementara itu, MetroTV (22/10/2011) menyebutkan bahwa sebuah madrasah di Sukabumi rusak parah dan hampir ambruk, yakni Madrasah Diniyah Nurul Hidayah di Kampung Cimanggu, Desa Cijurey, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Kejadian seperti ini memang bukan hal baru dan kali pertama, karena sebelumnya kejadian runtuhnya bangunan madrasah, sekolah, atau bangunan umum pendidikan lainnya kerap terjadi di Indonesia. Penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat seakan terasa lamban, atau memang lamban, dan terkesan juga saling menuding (menyalahkan) satu antara lainnya.  Bahkan, pada sisi-sisi tertentu fenomena ini digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu sebagai "intrik politik" untuk saling menjatuhkan; atau menggunakannya sebagai ajang "tebar pesona", sok jadi "Pro-rakyat."

Madrasah: Bukan Lembaga Kelas Dua dan Upaya Go Internastional

Madrasah dan Pesantren Bukan Lembaga Kelas Dua

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama, Suryadharma Ali (20/7/2011) berharap agar mutu lembaga pendidikan agama di lingkungan Kementrian Agama, termasuk Madrasah dan Pesantren, semakin meningkat, sehingga kesan bahwa Madrasah dan Pesantren sebagai lembaga pendidikan kelas "dua" dapat diminimalisir dan dihilangkan. Ia selalu mengatakan, "Madrasah dan Pesantren harus menjadi nomor satu".  Kesan Madrasah dan Pesantren sebagai tempat yang kumuh, tradisional, terbelakang, dan terkungkung (tertutup) harus terus digerus dengan pencitraan yang lebih positif dan baik.  Untuk itu, kemenag dan madrasah harus mencari terobosan-terobosan kreatif untuk meningkatkan sistem pengelolaan, sistem pendidikan, dan kualitas output madrasah. Potensi SDM, Fasilitas, dan Sumber Daya Finansial, Madrasah (dan Pesantren) tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya. 

Pesantren dan Madrasah Benteng Pertahanan Moral Bangsa

        Yogyakarta, (www.ummat0nline.net) - Menteri agama Suryadharma Ali meminta agar para santri di pondok pesantren serta siswa madrasah untuk bangga menjadi siswa madrasah dan santri pondok pesantren. Pasalnya, pesantren dan madrasah merupakan benteng pertahanan terakhir moral bangsa."Banggalah kalian semua menimba ilmu di pondok pesantren dan madrasah. Sekarang ini banyak pemimpin yang membicarakan soal moral dan etika bangsa ini yang terus melorot. Ini karena pendidikan agama dikalahkan oleh pendidikan lain yang memang memberi dampak positif, namun juga (pendidikan lain itu) berdampak negatif," tegas Menag dalam sambutannya usai memberikan bantuan untuk Madrasah dan Pondok pesantren yang terkena dampak erupsi gunung Merapi di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Senin malam (13/12/2010).

3,65 Juta Santri di Indonesia, Mau Dibawa ke Mana?

Menurut Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama H. Abdul Jamil, jumlah santri pondok pesantren di 33 provinsi di seluruh Indonesia, pada tahun 2011, mencapai 3,65 juta yang tersebar di 25.000 pondok pesantren. Menurutnya, "Jumlah tersebut terus bertambahnya setiap tahunnya. Ini merupakan sebuah kemajuan yang patut dibanggakan," katanya seusai pembukaan Musabaqah Fahmi Kubtubit Turats (Mufakat) di Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatul Wathan Poncor, Lombok Timur, Selasa (19/7/2011). Jumlah ini merupakan potensi yang  banyak dan dapat menghasilkan output dan outcomes yang memiliki standar kompetensi lulusan yang tinggi jika dikelola dengan sistem yang baik. Persoalannya kemudian apakah, santri yang berjumlah 3,65 juta tersebut telah berada pada tempat (pesantren) yang tepat?

Terkait dengan hal tersebut, Abdul Jamil berpendapat bahwa mutu pendidikan di lingkungan ponpes juga cukup baik. Sebagian ponpes masih menerapkan pendidikan tradisional, namun banyak juga sudah modern, sehingga tidak kalah bersaing dengan pendidikan yang ada di sekolah. Menurut dia, pendidikan di lingkungan ponpes sebagai salah satu ujung tombak dari terselenggaranya pendidikan agama Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama Islam yang tertuang dalam kitab suci Alquran dan Hadist NabiSAW. "Ponpes telah melahirkan tokoh-tokoh Islam yang sukses, sehingga menjadi teladan bagi kita semua, para alumni ponpes tersebut kita harapkan terus mengembangkan Ponpes di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa pendidikan di ponpes telah diakui," ujar Abdul Jamil.
Pandangan Abdul Jamil di atas tidak lah salah, namun juga tidak benar keseluruhannya. Pesantren-pesantren modern telah tumbuh berkembang, tetapi jumlahnya tidaklah sebanyak pesantren tradisional. Manajemen dan tata kelola sistem pendidikan yang baik telah banyak diterapkan di pesantren-pesantren modern, sehingga menghasilkan tata kelola yang baik, dari mulai perencanaan, proses implementasi, pengawasan, hingga evaluasi. Hasilnya, sebagaimana dapat disaksikan, telah mendorong lembaga pesantren "modern" dapat berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan modern lainnya. Namun,  pada sisi lain pesantren tradisional, yang jumlahnya 2/3 jumlah pesantren modern, belum menerapkan sistem manajemen pesantren yang "baik". Karenanya, santri-santri dengan jumlah di atas, dapat diasumsikan belum berada pada tempat yang dapat mengantarkannya menggapai "potensi" dan "kompetensi" yang diharapkan. Di sinilah, pemerintah, pesantren "modern", PTAI, LSM, dan lainnya dapat berperan untukmelakukan advolasi dalam upaya meningkatkan mutu manajemen (tata kelola) pesantren ke arah yang lebih baik.

Abdul Jamil pun mensinyalir tentang masih adanya dikotomi dari political will pemerintah dan persepsi sebagian masyarakat. Karenanya, ia berpandangan bahwa "tidak perlu dibeda-bedakan antara pendidikan di ponpes dam sekolah umum, karena memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana menciptakan kader pemimpin masa depan bangsa yang memiliki kepribadian yang luhur." Namun, peristiwa demikian masih terus terjadi di Indonesia. "Sebenarnya kalau dilihat prospek kedepan pendidikan di ponpes memimiliki peluang besar untuk mengembangkan pendidikannya dengan membuka berbagai program pendidikan yang diminati banyak orang. Ponpes tidak hanya bertumpu saja pada pendidikan agama," ujarnya. 

KH Hasyim Muzadi: Pesantren tak Ajarkan Rakit Bom

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Tokoh Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, menegaskan bahwa pengajaran di pondok-pondok pesantren tidak mengajari santrinya merakit bom atau pun aksi terorisme. "Pesantren merupakan institusi Islam yang selalu mengajarkan kedamaian. Dalam sejarahnya, pesantren tidak pernah mengajarkan kekerasan. Apalagi sampai mengajari santri merakit bom," kata Hasyim Muzadi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/7/2011). Pernyataan Hasyim Muzadi disampaikan dalam "stadium general" dengan tema "Peran Islam Moderat Bagi Ketahanan Bangsa dan NKRI." Kegiatan tersebut dihelat secara bersama oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bogor, Pesantren Al-Ghazaly, dan Pemkot Bogor, yang dipusatkan di kompleks Al-Ghazaly, Kotaparis, Kota Bogor.

Pesantren Tidak Kebal Terorisme

Minggu, 17 Juli 2011 , 16:58:00 WIB

Laporan: Soemitro

Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=33314

       RMOL. Peristiwa bom  meledak di Pondok Pesantren Umar bin Khattab di Desa Sonolo, Kec Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu bukti lemahnya kurikulum pendidikan agama. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

KH Ahmad wahid Hasyim: Reformasi Pendidikan Islam

Mendiang K.H. Ahmad Wahid Hasyim, putra pendiri Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Hasyim Asy'ari dinilai sebagai pembaharu sistem pendidikan di dunia pesantren. "Dulu, pesantren digambarkan sebagai lembaga pendidikan tradisional tanpa pengelolaan memadai," kata Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Dr. Noor Achmad, di Semarang, Selasa (19/4/2011) dalam seminar 'Visi Pendidikan dan Kebangsaan K.H. Abdul Wahid Hasyim' di Unwahas.

Lebih lanjut, Noor Achmad menjelaskan, ia menjelaskan sistem pengajaran di pesantren ketika itu berjalan tidak teratur. Tidak ada jadwal penyelenggaraan yang tetap, kata dia, santri diperbolehkan setiap saat keluar masuk pesantren, ada yang mengaji seminggu, dua minggu, satu bulan, ada pula yang lebih. "Usia santri yang belajar di pesantren beragam, mulai tujuh tahun, 25 tahun, ada pula yang usianya 50-60 tahun dan pola belajar pesantren saat itu juga tidak sistematis," katanya.

Namun, kata dia, ayah K.H. Abdurrahman Wahid itu memelopori pengajaran pesantren dengan model klasikal tutorial dalam bentuk kelas-kelas berjenjang yang lebih sistematis dibanding sebelumnya. "Pembelajaran di pesantren mulai diperkaya dengan diskusi dan tanya jawab dan buku rujukan tidak hanya terpaku 'kitab kuning', melainkan beragam literatur keilmuan kontemporer," katanya.

Awalnya, kata dia, K.H. Hasyim Asy'ari tidak setuju dengan putranya itu, namun mengizinkannya mendirikan Madrasah Nizhamiyah dengan kurikulum pelajaran umum sebesar 70 persen. Ia mengatakan Madrasah Nizhamiyah hanya berumur empat tahun dan ditutup saat Wahid Hasyim mulai sibuk dan harus pindah ke Jakarta, namun pemikirannya ternyata terus belanjut. "Pada 1950, beliau melakukan reorganisasi Madrasah Tebuireng dengan pola yang kemudian menjadi standar pendidikan madrasah secara nasional, mulai madrasah ibtidaiyah (MI) hingga madrasah aliyah (MA)," kata Noor Achmad.

Direktur Dialoque Centre Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nur Kholis Setiawan menjelaskan terobosan yang dilakukan Wahid Hasyim merupakan kesadaran tantangan zaman yang selalu berkembang. "Perubahan sosial dan peradaban merupakan keniscayaan, Wahid Hasyim menginginkan para santri dibekali dengan kesiapan wawasan dan pengetahuan untuk menghadapinya," kata Nur Kholis.

Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara

STMIK AMIKOM

Pesantren dalam Kepustakaan

          Pengkajian Islam di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kajian tentang pesantren. Hal ini karena lembaga pendidikan Islam yang satu ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dengan berbagai relasi fungsi dan peran yang dimainkannya dalam masyarakat Nusantra, Indonesia, dan dunia Internasional. Pada awalnya, kajian tentang pesantren merupakan sub-topik atau topik pelengkap dalam kajian ilmiah tentang Islam di Indonesia, misalnya dalam kajian Van Den Berg atau dalam The Cresent and The Rising Sun, karya H.J. Benda.

       Dua dekade  terakhir penelitian mengenai pesantren menjadi bagian dari pengarusutamaan kajian Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan lembaga pendidikan Islam.  Pada satu sisi, pesantren dikaji dari sudut

Mengapa Pesantren dapat Bertahan?

Salah satu pertanyaan yang seringkali dilontarkan banyak pengamat pendidikan Islam, “Mengapa Pesantren dapat bertahan dari zaman ke zaman”. Pertanyaan ini tidaklah berlebihan, karena jika dibanding dengan lembaga pendidikan Islam  lainnya di Indonesia, seperti Dayah, Rangkang, Meunasah, dan Surau, pesantren jauh lebih mampu bertahan, berurat-akar, dan berkembang di tengah-tengah terpaan modernisasi, globalisasi, dan dominasi pendidikan umum—untuk tidak menyebut pendidikan “sekuler”--. Pertanyaan di atas dapat dikatakan cukup simple, tetapi jawaban terhadapnya sangatlah kompleks atau tidak sederhana. Hal ini karena pesantren merupakan realitas komplek, oleh karena itu memerlukan perspektif yang kompleks juga atau multi-perspektif untuk mengkajinya.

Terkait dengan keberlangsungan dan perubahan (continuity and change) pesantren, Azyumardi Azra (Pendidikan Islam, 1995:95) menyatakan:

Sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Kebanyakan lenyap setelah tergusur oleh ekspansi pendudukan umum—untuk tidak menyebut pendidikan “sekuler”; atau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum; atau setidak-tidaknya menyesuaikan diri dan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum.

Keberadaan pesantren terus menjadi fenomenal dan menarik perhatian para pengamat. Bahkan, Robert W. Hefner (dalam Making Modern Muslims, The Politics of Islamic Education in Southeast Asia, 2009:1) menyebutkan bahwa pada dasawarsa terakhir dunia internasional, terutama Amerika dan Eropa, sangat menaruh  perhatian terhadap lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, yakni madrasah dan sekolah “Islam”. Ia mengatakan, “Since 9/11 attacks in the United States and Ocktober 2002 Bali bombings in Indonesia, Islamic Schools in Southeast Asia have been  the focus of international attention. ” Hal serupa juga disampaikan oleh Martin van Bruinessen, terutama dalam konteks keberadaan Pesantren tradisional berbasis “Jama’ah Islamiah [JI]” di Indonesia serta keterkaitannya dengan isu terorisme. Karenanya, popularitas pesantren, dengan segala dimensi dan aspeknya, pun akhirnya ikut didongkrak oleh keberadaan sejumlah buku, penelitian, dan publikasi lainnya.

Lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, nampaknya, sedang menapaki momentum kebangkitan atau setidaknya menemukan “popularitas” baru. Secara kuantitatif, jumlah pesantren terus meningkat, bukan hanya fenomena Jawa, tetapi juga muncul di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Begitu juga, pesantren tidak lagi identik sebagai “fenomena desa”, tetapi juga menjadi fenomena masyarakat “urban” dan “kota”, seperti Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Misalnya, pesantren yang cukup fenomenal adalah Pesantren Darul Muttaqin di Parung dan Pesantren Modern Prof. Dr. Hamka di kota Padang.

Perubahan perhatian dunia internasional terhadap lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan pesantren, tidak lepas dari perubahan  internal pada institusi pendidikan Islam ini.  Menurut Azyumardi Azra, pesantren [dan madrasah] merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengalami perubahan yang cepat dan luas, setidaknya pada dua dasawarsa terakhir. Perubahan tersebut manyangkut kelembagaan dan substansi keilmuan.  Menurutnya, meskipun perubahan tersebut nampaknya merupakan  keniscayaan, dampak dan  konsekuensinya bagi pendidikan Islam atau bahkan dinamika Islam di Indonesia tidak selalu menggembirakan.

Di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren tidak dapat hanya berbangga hati dan puas karena sekedar mampu bertahan, tanpa menghasilkan produk unggul dan kompetitif, khususnya untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan yang didesain dan ditawarkan kepada khalayak. Sebaliknya pesantren dituntut menjawab tantangan modernitas dengan memasuki ruang kontestasi dengan instiusi pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel internasional, menambah semakin ketatnya persaingan mutu out-put (keluaran) pendidikan. Kompetisi yang ketat itu memosisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas out-put pendidikan agar tetap unggul dan menjadi pilihan masyarakat, terutama umat Islam. Hal ini menuntut pesantren untuk terus melakukan pembenahan internal dan inovasi agar tetap mampu meningkatkan kualitas pendidikannya.

         Perubahan pesantren tidaklah dapat dijelaskan dalam dimensi tunggal dan linear, tetapi menampakkan wajahnya yang multi-kompleks. Kekompleksitasan dinamika perubahan ini harus dijelaskan melalui perspektif yang kompleks juga. Sudut pandang yang terbatas atau dibatasi berdampak pada simplikasi [penyedehanaan dan pendangkalan] informasi dan analisis dari realitas kompleks pesantren.

Ketua MUI: Pondok Pesantren Bukan Pencetak Teroris

LOMBOK--Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin, mengatakan, pondok pesantren bukan lembaga yang mencetak pelaku terorisme penebar teror bom.  "Pondok pesantren bukan lembaga pencetak teroris dan ini harus diluruskan," katanya pada acara Rapat Koordinasi Daerah MUI wilayah III (Jatim, Bali, NTB dan NTT), di Senggigi Lombok Barat, Selasa malam. Ia mengakui bahwa sebagian dari pelaku peledakan bom di sejumlah wilayah di Indonesia pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Namun, pondok pesantren tidak pernah mengajarkan tentang berjihad dengan melakukan teror bom yang menyebabkan banyak korban jiwa.  "Jadi sebenarnya ada distorsi pemahaman tentang ajaran Islam, pelaku peledakan bom tersebut menganggap bahwa perbuatannya merupakan jihad," ujarnya. 

PESANTREN MEMILIKI KEUNGGULAN, KOK TIDAK HEBAT?

          Sebuah pertanyaan menggelitik terlontar dari benak, "Pesantren memiliki sejumlah keuggulan. Tetapi kok tidak hebat?". Keunggulan dimaksud, setidaknya, menyangkut hal-hal berikut.

1. Pertama, Pesantren dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pencetak santri/santriwati yang berkarakter baik berdasarkan nilai-nilai keislaman atau berakhlakul karimah. Dengan kata lain, Pesantren berusaha mewujudkan manusia unggul dari segi karakter dan kepribadian, seperti karakter shiddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya), dan fathanah (cerdas).  
2. Kedua, pesantren mengajarkan dan mendidikkan berbagai pengetahuan yang harus dikuasai oleh para santrinya. Sebagian pesantren memberikan penekanan pada pengajian ilmu-ilmu "agama" yang bersumber dari teks-teks atau ayat-ayat qauliyyah, dan sebagian pesantren, kini, telah memberi penekanan lainnya, yakni melakukan pengkajian pada ayat-ayat kawniyyah. Dalam dimensi ini, pesantren berusaha membimbing dan mencetak sumber daya manusia yang memiliki keunggulan fikir (penguasaan ilmu dan pengetahuan). 
3. Ketiga, pesantren membimbing dan membina para santrinya dengan sikap kemandirian [tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan orang] dan kreatif [enterpreneur].  Umumnya, pesantren mandiri dan dibiayai secara berdikari, tidak terlalu mengandalkan pemberian eksternal.
4. Keempat, pesantren membina dan mendidikkan kesederhanaan, peduli pada sesama, dan peduli pada alam.
5. Kelima, pesantren mendidikkan dan mempraktekkan kurikulum berbasis kompetensi atau in service training.

      Setidaknya, kelima hal di atas ada di dalam pendidikan pesantren. Kelima unsur itu juga merupakan isi dari sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Jika kelima unsur sistem pendidikan tersebut ada dalam sistem pendidikan pesantren, pertanyaannya, "kenapa pesantren tidak "dianggap" memiliki sistem yang sempurna?

To be continued

Cileunyi-Bandung, 05 Februari 2011

Dadan Rusmana