Indeks Pembangunan Manusia Indonesia: Masih Tetap di Jajaran Bawah

Indeks Manusia Indonesia Hanya di Peringkat 124 Dunia

Pada laporan IPM 2011 yang dikeluarkan UNDP pada 2 November, Indonesia mendapat angka 0,617 dan menempati peringkat 124 dari 187 negara. Angka tersebut didapat dari perhitungan Gross National Income (GNI) per kapita (dalam PPP dolar AS), yaitu 3.716 dolar AS, angka harapan hidup (life expectancy at birth) 69,5 tahun, serta angka harapan anak usia sekolah (expected years of schooling) 13,2 tahun, dan rata-rata lama mengenyam bangku pendidikan bagi penduduk usia di atas 25 tahun (means years of schooling)  5,8 tahun. GNI adalah nilai dari seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan satu negara dalam satu tahun. GNI per kapita yang dihitung dalam purchasing power parity (PPP) atau kemampuan daya beli dalam dolar AS tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur IPM 2011 bersama dengan indikator lain di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, pada 2010, Indonesia berada pada peringkat 108 dari 169 negara. Namun, perhitungannya menggunakan indikator yang berbeda yaitu Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita, angka harapan hidup, serta angka melek huruf orang dewasa dan rasio pelajar yang terdaftar di suatu sekolah. "Jadi, metode tahun ini dengan tahun sebelumnya berubah, bila ingin dibandingkan metodologinya harus disamakan lebih dulu karena bila metodologinya sama maka IPM Indonesia sebenarnya meningkat," ujar Armida. Ia mengungkapkan, bila metode 2011 diterapkan untuk IPM 2010 maka akan diperoleh angka 0,613, yang terdiri atas angka harapan hidup 68,9 tahun, GNI per kapita sebesar 3.544 dolar AS, sementara indikator pendidikan statis di angka yang sama dengan angka 2011.

Menurut TB Rahmad Sentika (26/11/2011), Staf Ahli Menkokesra Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan angggota Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jika dibandingkan dengan lima negara besar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), maka kualitas manusia di Indonesia berada di posisi bawah. "IPM Indonesia hanya unggul jika dibandingkan Vietnam yang memiliki nilai IPM 0,593, atau Laos dengan nilai 0,524, Kamboja 0,523, dan Myanmar dengan nilai IPM 0,483," katanya. Ia menambahkan, negara Singapura menduduki peringkat pertama di kawasan Asean untuk kualitas manusia dengan nilai IPM 0,866. "Selanjutnya IPM Brunei Darussalam dengan nilai 0,838, disusul Malaysia dengan IPM 0,761, Thailand dengan nilai 0,682, dan Filipina dengan nilai 0,644," katanya.

No	NEGARA	IPM	PERINGKAT DI ASIA TENGGARA /DUNIA
1	Singapura	0,866	1/
2	Brunei Darussalam	0,838	2/
3	Malaysia	0,761	3/
4	Thailand	0,628	4/
5	Filipina	0,644	5/
6	Indonesia	0,617	6/124 (dari 187)
7	Vietnam	0,593	7/
8	Laos	0,524	8/
9	Kamboja	0,523	9/
10	Myanmar	0,483	10/

TB Rahmad Sentika mengatakan, IPM itu mengukur pencapaian pembangunan manusia pada suatu negara dalam tiga dimensi dasar, yakni yang tercermin dalam 1) taraf pendidikan, 2) kesehatan, serta 3) kemampuan daya beli. "Untuk indeks pendapatan 0,518, dan untuk indeks kesehatan 0,584, sektor pendidikan memberikan kontribusi sebanyak 0,584," katanya. 

Menurut TB Rahmad Sentika, ada sedikit perbedaan dalam perhitungan indeks pendidikan Indonesia antara UNDP dan Kemdikbud. "Perhitungan sektor pendidikan versi UNDP menggunakan rata-rata lama sekolah 5,8 tahun diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, sedangkan Kemdikbud menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 7,9 tahun dan diukur dari penduduk berusia di atas 15 tahun," katanya. UNDP ada perubahan, karena menggunakan variabel tidak di 15 tahun, tetapi di 25 tahun. "Yang (diukur) sudah berkeluarga dan bekerja, sehingga pendidikan dasar dan menengah menjadi tidak dihitung," katanya.

TB Rahmad Sentika menambahkan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah adalah dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu. "Juga, perlu meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, El-Mostafa Benlamlih, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa IPM berguna untuk mendorong pemerintah menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. "Laporan IPM berupaya untuk mendorong negara dapat menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan karena angka IPM yang baik menunjukkan daya saing dan keberlanjutan negara tersebut yang juga baik, selanjutnya akan menarik investor untuk masuk yang juga berguna bagi pembangunan negara itu," kata Mostafa.

Naik-Turun Peringkat, Karena Perbedaan Metodologi

Menanggapi hasil pemeringkatan IPM di atas, Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia yang diterbitkan United Nation Development Program (UNDP) terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 1980. "Kalau dilihat dari 1980-2011, IPM kita meningkat," kata Wapres yang menepis pemberitaan bahwa IPM Indonesia memburuk saat jumpa pers di Istana Wapres di Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Ia mengatakan, pada 1980 IPM Indonesia dilaporkan 0,423 dan pada 2011 telah meningkat menjadi 0,617 atau tumbuh 1,23 persen. IPM Indonesia pada 2010 tercatat lebih rendah yaitu 0,610. Laporan ini menunjukkan, dibandingkan dengan kelompok negara-negara yang setara, pencapaian IPM Indonesia kurang lebih sama. Bahkan, dibandingkan dengan beberapa negara Asia Timur, laju pertumbuhan IPM Indonesia hanya kalah dibandingkan dengan China. "China memang luar biasa," kata Wapres. Wapres menerangkan dalam laporan UNDP 2011 tersebut, Malaysia masih memiliki IPM yang lebih tinggi yaitu 0,761. Begitupula China 0,687, Thailand 0,682, Filipina 0,644. Sementara angka IPM Vietnam lebih rendah yaitu 0,593. Namun demikian, laju pertumbuhan IPM dari 2010 ke 2011, Indonesia masih lebih baik dari negara-negara di atas kecuali dengan China. Laju pertumbuhan IPM 2010-2011 Indonesia sebesar 1,17 persen lebih tinggi dari Malaysia yang hanya 0,69 persen, Thailand 0,78 persen, filipina 0,62 persen dan Vietnam 1,06 persen. Namun Indonesia maih kalah dibandingkan China dengan laju pertumbuhan 1,43 persen.

Meski IPM Indonesia meningkat, namun terjadi perubahan peringkat Indonesia dari 108 menjadi 124. Hal ini, menurut Wapres, bukan karena terjadi penurunan, namun karena ada penyesuaian metode dan juga masuknya negara-negara baru dalam laporan IPM UNDP tersebut. Sebelumnya, pada 2010 UNDP memasukan 169 negara sehingga peringkat Indonesia saat itu 108. Namun pada 2011, UNDP menambah negara yang dimasukan dalam laporan IPM menjadi 187 negara, sehingga peringkat Indonesai kemudian berubah menjadi 124. Menurut Wapres, berdasarakan laporan UNDP, apabila disesuaikan dengan alat ukur 2011, Indonesia pada 2010 masuk ke peringkat 125. Denga kata lain pada 2011 peringkat Indonesia naik satu tingkat menjadi 124. Wapres menegaskan, meskipun terus meningkat, pemerintah akan terus memeperbaiki kinerja IPM tersebut. Untuk menggenjot hal itu ada dua program utama. Pertama terkait dengan program kesehatan. Kedua terkait dengan program pendidikan. "Oleh sebab itu fokus kita adalah meningkatkan program-program pendidikan dan kesehatan," katanya.

Berbeda dengan wapres RI, Boediono, yang menyebutkan bahwa pemerintah memprioritaskan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan IPM Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa penambahan daya beli merupakan kunci untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Kunci untuk meningkatkan IPM ada di daya beli yaitu pada perhitungan Gross National Income (GNI) karena angka pendidikan dan kesehatan sudah cukup tinggi," kata Armida setelah jumpa pers bersama dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pembangunan (UNDP) yang membahas mengenai IPM Indonesia 2011.

Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) itu, cara peningkatan daya beli adalah dengan mengikuti pola Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang berisi pengembangan enam wilayah koridor ekonomi. "Kami menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas tujuh persen tapi tentu harus merata, itu satu-satunya cara untuk meningkatkan IPM; bisa dengan mengikuti pola MP3EI, kalau pertumbuhan ekonomi meningkat maka GNI juga meningkat," ujar Armida. 

Pemerintah Atasi Kesenjangan IPM

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan dalam komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan dalam tiga aspek dalam IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli misalnya dengan menambah aksesibilitas dan kualitas ketiganya," kata Armida. Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah di daerah juga penting untuk mengurangi kesenjangan, apalagi karena Indonesia menerapkan sistem desantralisasi.

Menurutnya, desentralisasi merupakan salah satu upaya meminimalisir kesenjangan IPM antardaerah di Indonesia. Ia menegaskan, "Pendidikan dan kesehatan adalah salah satu fungsi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, memang tugas pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan bila terjadi kesenjangan, tapi tidak mungkin semuanya dilakukan dari Jakarta". "Dalam pembangunan memang tidak cukup hanya dengan mempercepat, tapi juga perlu memperhatikan distribusinya; kesenjangan menjadi isu penting, cara untuk mengatasi masalah itu bisa dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi hingga kabupaten kota," tambahnya.

Sementara itu, Deputi bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, mengatakan bahwa Bappenas sudah menerapkan program di bidang kesehatan dan pendidikan. "Pada bidang kesehatan, fokusnya adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, misalnya dengan penyediaan bantuan operasional kesehatan, pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Persalinan (Jampersal)," kata Nina. Sedangkan, menurut dia, untuk bidang pendidikan ada program wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru dengan target realisasi 2014 serta penambahan akses lulusan wajib belajar 9 tahun menuju ke pendidikan tinggi.

 

Sumber:

1. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/27/lva76o-rendah-indeks-manusia-indonesia-hanya-di-peringkat-124-dunia; Minggu, 27 November 2011 01:54 WIB
2. http://www.antaranews.com/berita/285371/indeks-pembangunan-manusia-terus-naik; Jumat, 18 November 2011 18:06 WIB
3. http://www.antaranews.com/berita/284836/pemerintah-akan-atasi-kesenjangan-dalam-ipm; Selasa, 15 November 2011 20:48 WIB
4. http://www.antaranews.com/berita/284835/penambahan-daya-beli-jadi-kunci-peningkatan-ipm; Selasa, 15 November 2011 20:48 WIB