Madrasah: Bukan Lembaga Kelas Dua dan Upaya Go Internastional

Madrasah dan Pesantren Bukan Lembaga Kelas Dua

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama, Suryadharma Ali (20/7/2011) berharap agar mutu lembaga pendidikan agama di lingkungan Kementrian Agama, termasuk Madrasah dan Pesantren, semakin meningkat, sehingga kesan bahwa Madrasah dan Pesantren sebagai lembaga pendidikan kelas "dua" dapat diminimalisir dan dihilangkan. Ia selalu mengatakan, "Madrasah dan Pesantren harus menjadi nomor satu".  Kesan Madrasah dan Pesantren sebagai tempat yang kumuh, tradisional, terbelakang, dan terkungkung (tertutup) harus terus digerus dengan pencitraan yang lebih positif dan baik.  Untuk itu, kemenag dan madrasah harus mencari terobosan-terobosan kreatif untuk meningkatkan sistem pengelolaan, sistem pendidikan, dan kualitas output madrasah. Potensi SDM, Fasilitas, dan Sumber Daya Finansial, Madrasah (dan Pesantren) tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya. 

Baginya, peningkatan anggaran pendidikan agama dan keagamaan harus diiringi oleh peningkatan kualitas pendidikan agama dan kehidupan keberagamaan di Indonesia. Siswa-siswi Madrasah dan Pesantren harus "diantarkan" difasilitasi dan dimediasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh prestasi akademis dan non-akademis sebaik mungkin. Dengan peningkatan bangunan fisik dan fasilitas lainnya, seperti laboratorium bahasa, fisika, kimia, seni, dan olah raga, madrasah dan pesantren dapat setara dengan lembaga pendidikan lainnya, bahkan dapat berkompetisi serta melampauinya. Misalnya, pembelajaran "bilingualism" telah lama dipraktekkan oleh banyak madrasah dan pesantren di Indonesia. Selebihnya, alumni madrasah dan pesantren telah banyak yang dapat melanjutkan studi lanjut di berbagai Perguruan Tinggi di luar negeri, baik di Timur Tengah maupun di Eropa. Hal ini menunjukkan pengakuan PT di luar negeri terhadap kualitas alumni madrasah dan pesantren

Madrasah Harus Go International

REPUBLIKA.CO.ID (Semarang) menyebutkan bahwa Kementerian Agama mendorong madrasah-madrasah untuk terus meningkatkan kualitasnya hingga mencapai taraf internasional. Upaya ini dimaksudkan agar madrasah mampu go international, serupa dengan proyek RSBI yang digulirkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (dulu Kemendiknas). Entah karena terprovokasi Kemendiknas, atau memang sudah terdapat dalam setplan-nya, Kemenag pun berusaha keras untuk mewujudkan (R)MBI. 

Sekalipun RSBI ini masih polemik dan hasilnya belum dievaluasi secara proporsional, namun nampakya usaha pemerintah untuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional masih terus berlanjut. Setidaknya, terdapat beberapa faktor yang membuat (R)SBI ini dianggap sebagai proyek "prematur". 

Pertama, program (R)SBI dirintis pada sekolah-sekolah yang ada atau ditempelkan pada sekolah yang dinilai siap menyelenggarakan (R)SBI. Sebagian kalangan menyebut bahwa proses "hybridasi (penempelen)" seperti ini mengandung kelemahan, karena terkesan mendadak, tidak dipublish secara proporsional, dan menggunakan standar yang tidak transfaran dalam menentukan sekolah yang layak dan laik menyelenggaraka (R)SBI. Terdapat usulan, (R)SBI sebaiknya didesain pada sekolah mandiri, yang sejak awal dipersiapkan untuk SBI, baik dari segi SDM, fasilitas, pembiayaan, dll; dengan perencanaan dan implementasinya yang matang.

Kedua, siswa-siswi yang menikmati (R)SBI ini ternyata lebih banyak berasal dari kalangan menengah ke atas (atau baru kalangan "kaya" (berduit) saja), karena sekolah jenis ini menentukan tarif tertentu dengan dalih program, fasilitas, dan kelonggaran regulasi. sementara itu, kalangan miskin tidak dapat menikmati sekolah jenis ini karena keterbatasan atau ketidakmampuan biaya. Ini jelas dapat dipandang sebagai tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh negara (pemerintah) terhadap masyarakatnya. Program subsidi silang atau beasiswa penuh (full funding) yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah dan pengelola (R)SBI pun banyak terkendala, mismanagement, bahkan jatuh pada "pihak" yang salah.

Ketiga, ketika pemerintah melaunching program ini, banyak sekolah yang mengajukan program ini karena hanya melihat nilai proyek yang dikucurkan oleh pemerintah atau yang dapat diterima mereka. Sebagiannya, memang memenuhi kualitas untuk naik tingkat menjadi SBI, tetapi sebagian lagi banyak yang yang tidak memenuhi persayaratan atau  potensi internalnya morat-marit. Misalnya saja, ketika (R)SBI ini mengharuskan pembelajarannya menggunakan "bilingualisme", banyak sekolah tidak mempunyai SDM yang cukup untuk itu. Karenanya, sebagian (R)SBI itu hanya labeling semata, sementara pembelajarannya masih pola lama. Hal ini menunjukkan ketidakmatangan bersama untuk mewujudkan (R)SBI ini. 

Keempat, karena perencanaan yang tidak matang, standardisasi yang "semu", mismanagement, ketidaksiapan sekolah, dan persoalan lainnya yang ada, telah menyebabkan sistem pendidikan (R)SBI tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana diharapkan pemerintah. Karenanya, kemudian banyak sekolah yang mulanya ditempeli dengan (R)SBI, kini kembali menjadi sekolah biasa. Ini menunjukkan bahwa program (R)SBI menyisakan agenda yang banyak untuk diperbaiki oleh semua pihak, terutama oleh para pengambil kebijakan.       

Akankah kelemahan (R)SBI tersebut dialami oleh kemenag dan lembaga-lembaga pendidikannya juga? semoga tidak. Hal ini setidaknya karena banyak lembaga pendidikan di lingkungan kemenag yang telah menerapkan bilingualism dan multilingualism dalam pembelajarannya, terutama di pontren-pontren modern. Mereka tumbuh kembang secara mandiri, bottom up dan evolutif, atau tidak dihybrid. Hanya saja ketika program ini disokong atau ditangani kemenag, apakah kemandirian ini akan semakin kuat atau sebalaiknya? apakah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kemudian mengajukan proposal untuk menuju "bertaraf internasional" akan dapat memenuhi sejumlah persyaratan dan proses yang ditetapkan? wallahu a'lam.  

Peningkatan Kualitas Penguasaan Bahasa Inggris dan Arab

Untuk mewujudkan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI), kemenag menempuh berbagai upaya untuk hal tersebut. salah satunya melalui penguatan kemampuan bahasa Arab dan Inggris bagi guru-guru madrasah. Kemampuan ini selain untuk meningkatkan kualitas komunikasi guru dengan dunia luar, diharapkan pula penguasaan bahasa Asing akan berdampak pada sistem pembelajaran "bilingual" dan akhirnya berdampak pada peningkatan mutu alumni madrasah. "Sudah saatnya madrasah lebih (serius lagi) meningkatkan kualitas pendidikannya," kata Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Dedi Djubaedi, usai pembukaan workshop bahasa Inggris bagi guru madrasah se-Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (25/10/2011). Workshop bertajuk 'Practical Activities and Suggestions for Teaching English Using Materials from Kang Guru Indonesia' itu digelar di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Darussalam, Ngadirgo, Mijen Semarang, mulai 25-26 Oktober 2011.

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Forum Komunikasi MTs Satu Atap-The Australia Indonesia Basic Education Project (AIBEP) dan Pemerintah Australia, diikuti oleh sekitar 80 guru MTs yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dedi mengaku, pemerintah menyambut baik kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Australia dalam penguatan kemampuan berbahasa Inggris itu, sebab madrasah diharapkan mampu bersaing secara kualitas di taraf internasional. "Kami berharap kerja sama semacam ini terus dikembangkan, agar madrasah-madrasah bisa menjadi sekolah bertaraf internasional dan berani bersaing dengan negara lain dalam mencetak generasi melalui pendidikan," katanya.

Ketua Forum Komunikasi SA-AIBEP, K.H. Saiful Rahman menambahkan, kerja sama semacam itu merupakan kedua kalinya setelah pada 2007 lalu Pemerintah Australia bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan gedung madrasah. Pada 2007 lalu, kata dia, kerja sama dilakukan dalam pembangunan gedung MTs Satu Atap yang pada 2010 lalu sudah rampung pembangunannya, kemudian dilanjutkan dengan kerja sama terkait penguatan sumberdaya manusia (SDM). "Setelah pembangunan sekolah selesai, kami bekerja sama kembali dalam meningkatkan kualitas guru madrasah, terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris. Ini perlu dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris," katanya.

Sementara itu, Project Manager Kang Guru Indonesia, Kevin Dalton, selaku wakil dari Pemerintah Australia, mengungkapkan kegembiraannya bekerja sama dalam kegiatan itu, sebab respons yang diberikan ternyata sangat positif. Ia mengaku, sangat menyukai Indonesia dan masyarakatnya, sekaligus berterima kasih terhadap seluruh pihak yang mendukung kegiatan itu, seraya berharap kerja sama serupa bisa lebih dikembangkan di masa yang akan datang.

Sumber:

1. 1.       http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/11/07/20/lomk79-tekad-menag-jadikan-madrasah-sebagai-pendidikan-kelas-satu
2. 2.      http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/10/25/ltmimh-madrasah-diharapkan-dapat-bertaraf-internasional
3.