EVALUASI PROGRAM MTS SATU ATAP

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap warga negara sebagai bekal untuk peningkatan taraf hidup manusia dan peningkatan daya bangsa. Untuk menjalani kehidupan, setiap manusia,  haruslah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan nilai-nilai kebaikan yang dianut agar ia menjadi diri sendiri baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara, yang jujur, cerdas, kreatif, ta'at, dan bertanggung jawab. Pendidikanutama dan pertama berasal dari keluarga dan masyarakat. Hal ini karena pendidikan bukan hanya lah dimaknai sebagai "sekolah" (formal saja) tetapi adalah upaya mendidikkan (penanaman) dan pengalaman nilai atau dalam upaya "memanusiakan manusia".
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pendidikan, terutama pendidikan formal, merupakan tanggungjawab  pemerintah (Negara)  terhadap  setiap warga negara. Hal ini sebagaimana termaktub dalam konstitusi (UUD 1945 beserta peraturan derivatifnya) bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa bagi warga negaranya. Semua warga negara berhak terhadap mendapatkan akses pendidikan di manapun dan dalam komunitas apapun tanpa adanya diskriminasi. Selebihnya, Negara harus mampu mendorong, mengawasi, dan membuat sistem agar setiap warga negara dapat mengenyam pendidikan, misalnya pendidikan dasar sembilan tahun, sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Intinya, Negara harus dapat memastikan bahwa "Setiap warga negara telah mendapatkan pendidikan tidak ada satu warga negara pun yang terabaikan".

 Namun demikian, pada masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan. Sulitnya mendapatkan akses disebabkan oleh letak geografi yang begitu jauh dari pusat pembangunan atau terisolir dari masyarakat luar atau secara budaya, mereka sulit menerima pendidikan formal yang biasa diakses oleh masyarakat. Demikian juga secara ekonomi, karena mereka tidak mampu membiayai pendidikan akibat mahalnya biaya pendidikan. Serta secara sosio-budaya masih terdapat warga negara yang tidak/kurang memiliki pemahaman yang proporsional tentang arti penting "pendidikan formal" dalam peningkatan kulitas (taraf) hidup manusia dan peningkatan daya saing bangsa.

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan akses terhadap pendidikan diantaranya Kementerian Agama bekerjasama dengan pemerintah Australia, melaksanakan pembangunan Madrasah Tsanawiyah  Satu Atap (MTs-SA). Program pembangunan MTs-SA merupakan bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dasar untuk mendukung penuntasan wajib belajar, peningkatan mutu lulusan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan institusi pendidikan terutama yang dikelola oleh swasta  yang banyak melayani golongan masyarakat ekonomi kurang mampu. Pilihan ini dilakukan mengingat jumlah Madrasah yang diselenggarakan oleh swasta jauh lebih besar dari padaMadrasah negeri.

Dalam rangka pendidikan satu atap ini Kementerian Agama telah membangun Madrasah Tsanawiyah (MTs-SA) di berbagai wilayah  secara terpadu dengan madrasah Ibtidaiyah atau satuan pendidikan dasar formal sederajat lainnya yang  berlokasi di  pesantren dan membangun Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) secara terpadu dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di bawah naungan Kementerian Agama.   Program ini merupakan program strategis yang harus didukung oleh semua pihak. Namun kendala-kendala teknis penyelenggaraan MTS-SA terdapat berbagai persoalan mulai dari pemilihan lokasi hingga pemenuhan persyaratan yang belum konsisten dengan pedoman. Dalam kontek ini perlunya dilakukan evaluasi program kebijakan MTs SA. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pengembangan akses pendidikan pada MTs SA, yang mencakup ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, dan perkembangan siswa?, Bagaimanakah tata kelola yang berlangsung di MTs SA, yang mencakup aspek kepemimpinan, kemandirian dan transparansi? Dan Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan MTs SA?

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Namun demikian, penelitian ini tidak mengenyampingkan fenomena atau data yang bersifat kuantitatif. Masing-masing data (kualitatif dan kuantitatif) dianalisis secara proporsional, sehingga gambaran tentang fenomena di lapangan dapat terungkap secara lebih baik. Sedangkan lokasi yang menjadi sasaran penelitian ditentukan secara purposif, di Empat  (4) propinsi yaitu: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Temuan

1.       Dari 16 MTs SA sasaran dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok MTs-SA, yaitu : 1) MTS-SA yang pada tahun 2010  telah meluluskan siswa. MTs SA dalam kategori ini meliputi MTs –SA Hidayatul Athfal Serang banten; MTS-SA Nurul Huda Bekasi Jawa Barat; MTS-SA Al Ihsan Kebumen; MTS-SA  Al Nurul Huda Tanggerang Banten; MTs-SA Darul Fikri Tasikmalaya; MTs-SA Sabillul Muttaqin Pamekasan; MTs-SA Miftahul Ulum Sampang; 2) MTs-SA yang sudah berjalan, namun belum meluluskan siswa, meliputi; MTs-SA Miftahul Ulum Pandeglang Banten; MTs-SA Nurul Falah Garut;MTs-SA Raudatul Sibyan Sukabumi; MTs-SA Al’Islam Sukoharjo Jateng; MTs-SA Al Hidayah Jateng;  MTs-SA Kota Malang; MTs-SA Raudatul Karomah Pasuruan; dan MTs-SA Nuru Huda Lamongan. Dan 3) MTs- SA yang baru membuka kelas, yaitu MTs Darul Muksinin Lebak Banten.

2.      Keberadaan MTs. Satu Atap cukup efektif berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tingkat ekonominya rendah, sehingga masyarakat sekitar mau menyekolahkan anaknya ke MTs-SA. Secara geografis, keberadaan MTs. Satu Atap memang cukup variatif, dimana tidak semua sekolah didirikan pada pertimbangan geografis yang tepat. Namun secara sosio-kultural, keberadaan MTs. Satu Atap merupakan kebutuhan penting masyarakat, karena masyarakat membutuhkan akses pendidikan dasar yang lebih mudah dijangkau dan   bebas dari biaya pendidikan.

3.      Pada aspek ketersediaan layanan pendidikan, manfaat terbesar yang diberikan program MTs. Satu Atap adalah akses yang lebih mudah terhadap pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Aspek-aspek lain yang termasuk dalam layanan pendidikan masih dirasakan kurang adalah:

a.        Akses jalan ke lokasi MTs. Satu Atap yang kurang mendukung.

b.        Ruang kelas yang  terbatas.

c.         Sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang, seperti perpustakaan, laboratorium, dan buku pelajaran.

d.        Jumlah tenaga pendidik (guru) yang kurang, baik dari sisi kualitas maupun kualitas.

4.      Respon masyarakat terhadap kehadiran MTs. Satu Atap sangat positif, yang ditandai dengan peningkatan jumlah siswa pada setiap tahun ajaran sejak MTs. Satu Atap didirikan. Tidak hanya itu, respon positif masyarakat ini sudah terlihat sejak awal program MTs. Satu Atap digulirkan, dalam bentuk sumbangan pikiran dan tenaga demi terwujudnya MTs. Satu Atap pada daerah masing-masing.

5.      Secara umum, tata kelola yang dikembangkan oleh MTs. Satu Atap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sudah cukup baik, terutama pada aspek pelaksanaan program belajar mengajar. MTs. Satu Atap sudah melakukan usaha dalam meningkatkan profesionalisme guru seperti pelatihan-pelatihan guru dan peningkatan kualifikasi guru. Namun upaya peningkatan profesionalisme guru belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan guru.Tata kelola dalam bidang keuangan juga cukup baik, mulai dari penggalian sumber, pengalokasian, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di madrasah, meskipun jumlah dana yang diterima MTs. Satu Atap mash sangat terbatas. Tata kelola dibidang sarana prasarana belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan dana, baik untuk perawatan maupun untuk memperbaiki/mengganti barang yang rusak.

6.      Umumnya orang tua siswa dan warga masyarakat merasa bertanggung jawab secara moral untuk mendukung MTs. Satu Atap. Kesadaran ini dapat meningkatkan    partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membantu pengelolaan pendidikan. Namun, partisipasi orang tua siswa dan warga masyarakat tersebut sangat terbatas kepada kemampuannya, sebab umumnya orang tua siswa dan warga masyarakat di sekitar MTs. Satu Ataptergolong berekonomi lemah. Karena itu, pengerahan sumber  dana merupakan tugas paling berat bagi pihak yayasan penyelenggara dan pihak sekolah, sebab mereka masih lebih cenderung hanya mengandalkan pada sumber dana yang dialokasikan oleh pemerintah.

Rekomendasi

1. Perlunya pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang terkait dengan peningkatan keterampilan hidup yang dibutuhkan masyarakat untuk dimasukan menjadi program pendidikan di sekolah;
2. Perlunya pemerintah melakukan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas hidup;
3. Melakukan penggalangan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan MTs Satu Atap (SA);
4. Mengembangkan system MTs SA yang yang implementable, berkelanjutan dan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan;
5. Mengembangkan sinergi diantara stakeholder agar mampu berkontribusi  secara optimal dalam pelaksanaan MTs SA;
6. Melakukan monitoring, supervise dan evaluasi yang berkelanjutan sebagai wujud penjaminan keberlangsungan MSA.

Sumber:

http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=459:evaluasi-program-pendidikan&catid=61:pendidikan-keagamaan&Itemid=123