Mengapa Pesantren dapat Bertahan?

Salah satu pertanyaan yang seringkali dilontarkan banyak pengamat pendidikan Islam, “Mengapa Pesantren dapat bertahan dari zaman ke zaman”. Pertanyaan ini tidaklah berlebihan, karena jika dibanding dengan lembaga pendidikan Islam  lainnya di Indonesia, seperti Dayah, Rangkang, Meunasah, dan Surau, pesantren jauh lebih mampu bertahan, berurat-akar, dan berkembang di tengah-tengah terpaan modernisasi, globalisasi, dan dominasi pendidikan umum—untuk tidak menyebut pendidikan “sekuler”--. Pertanyaan di atas dapat dikatakan cukup simple, tetapi jawaban terhadapnya sangatlah kompleks atau tidak sederhana. Hal ini karena pesantren merupakan realitas komplek, oleh karena itu memerlukan perspektif yang kompleks juga atau multi-perspektif untuk mengkajinya.

Terkait dengan keberlangsungan dan perubahan (continuity and change) pesantren, Azyumardi Azra (Pendidikan Islam, 1995:95) menyatakan:

Sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Kebanyakan lenyap setelah tergusur oleh ekspansi pendudukan umum—untuk tidak menyebut pendidikan “sekuler”; atau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum; atau setidak-tidaknya menyesuaikan diri dan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum.

Keberadaan pesantren terus menjadi fenomenal dan menarik perhatian para pengamat. Bahkan, Robert W. Hefner (dalam Making Modern Muslims, The Politics of Islamic Education in Southeast Asia, 2009:1) menyebutkan bahwa pada dasawarsa terakhir dunia internasional, terutama Amerika dan Eropa, sangat menaruh  perhatian terhadap lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, yakni madrasah dan sekolah “Islam”. Ia mengatakan, “Since 9/11 attacks in the United States and Ocktober 2002 Bali bombings in Indonesia, Islamic Schools in Southeast Asia have been  the focus of international attention. ” Hal serupa juga disampaikan oleh Martin van Bruinessen, terutama dalam konteks keberadaan Pesantren tradisional berbasis “Jama’ah Islamiah [JI]” di Indonesia serta keterkaitannya dengan isu terorisme. Karenanya, popularitas pesantren, dengan segala dimensi dan aspeknya, pun akhirnya ikut didongkrak oleh keberadaan sejumlah buku, penelitian, dan publikasi lainnya.

Lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, nampaknya, sedang menapaki momentum kebangkitan atau setidaknya menemukan “popularitas” baru. Secara kuantitatif, jumlah pesantren terus meningkat, bukan hanya fenomena Jawa, tetapi juga muncul di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Begitu juga, pesantren tidak lagi identik sebagai “fenomena desa”, tetapi juga menjadi fenomena masyarakat “urban” dan “kota”, seperti Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Misalnya, pesantren yang cukup fenomenal adalah Pesantren Darul Muttaqin di Parung dan Pesantren Modern Prof. Dr. Hamka di kota Padang.

Perubahan perhatian dunia internasional terhadap lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan pesantren, tidak lepas dari perubahan  internal pada institusi pendidikan Islam ini.  Menurut Azyumardi Azra, pesantren [dan madrasah] merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengalami perubahan yang cepat dan luas, setidaknya pada dua dasawarsa terakhir. Perubahan tersebut manyangkut kelembagaan dan substansi keilmuan.  Menurutnya, meskipun perubahan tersebut nampaknya merupakan  keniscayaan, dampak dan  konsekuensinya bagi pendidikan Islam atau bahkan dinamika Islam di Indonesia tidak selalu menggembirakan.

Di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren tidak dapat hanya berbangga hati dan puas karena sekedar mampu bertahan, tanpa menghasilkan produk unggul dan kompetitif, khususnya untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan yang didesain dan ditawarkan kepada khalayak. Sebaliknya pesantren dituntut menjawab tantangan modernitas dengan memasuki ruang kontestasi dengan instiusi pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel internasional, menambah semakin ketatnya persaingan mutu out-put (keluaran) pendidikan. Kompetisi yang ketat itu memosisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas out-put pendidikan agar tetap unggul dan menjadi pilihan masyarakat, terutama umat Islam. Hal ini menuntut pesantren untuk terus melakukan pembenahan internal dan inovasi agar tetap mampu meningkatkan kualitas pendidikannya.

         Perubahan pesantren tidaklah dapat dijelaskan dalam dimensi tunggal dan linear, tetapi menampakkan wajahnya yang multi-kompleks. Kekompleksitasan dinamika perubahan ini harus dijelaskan melalui perspektif yang kompleks juga. Sudut pandang yang terbatas atau dibatasi berdampak pada simplikasi [penyedehanaan dan pendangkalan] informasi dan analisis dari realitas kompleks pesantren.

UN dan Politisasi Standar Mutu

Oleh Masyhuri AM

Sekretaris Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan

Pendididkan Agama Islam, MP3A)

Ujian Nasional (UN) sesungguhnya hanya salah satu sarana untuk melakukan penilaian serta untukmengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Ibarat sebuah produk, UN dapat dikategorikan sebagai tools untuk mengukur mutu produk (standard of quality assurance). Ukuran tersebut harus bisa berlaku umum. Jadi, ujian merupakan penerapan quality control management dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini UN tidak hanya berfungsi un¬tuk menentukan standar kelulusan, tetapi juga untuk mengukur mutu pendidikan secara merata di tingkat nasional. Selain itu, UN juga dapat menjadi instrumen evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh terhadap sekolah, guru, siswa, serta sarana/prasarana, termasuk rancang bangun kurikulum.

SISWA MADRASAH HADAPI UN

Pelaksanaan UN
     Berdasarkan sumber Kementrian Agama Republik Indonesia (www.kemenag.go.id), Sebanyak 1.566.498 siswa madrasah dari berbagai tingkatan akan ikut Ujian Nasional (UN) 2011 dan diharapkan dari jumlah siswa tersebut tak menemui kendala. "UN akan segera digelar di seluruh Indonesia dan pada 18-21 April 2011 akan diikuti siswa SLTA, SMK dan Madrasah tingkat Aliyah (MA)," kata Dirjen Pendidikan Islam, Prof Mohammad Ali, di Jakarta, Rabu (12/04/2011)

MADRASAH DI INDONESIA: SEKOLAH TERBAIK

      Kalau para orang tua ditanya tentang "apakah mereka (orang tua) menginginkan anaknya dididik supaya a) cerdas saja, atau b) baik (shaleh) saja, atau  c) cedas dan baik (shaleh)." Maka hampir dapat dipastikan jawaban para orang tua akan memilih jawaban c, yakni menginginkan anaknya dapat dididik supaya menjadi anak shaleh yang cerdas. Jika jawabannya demikian, maka ekspektasi (harapan) para orang tua tersebut merupakan kesempatan dan tantangan bagi "madrasah" untuk menjadi lembaga yang dapat memfasilitasi dan memediasi anak untuk menjelma menjadi anak yang cerdas dan sekaligus shaleh. Mengapa demikian? setidaknya, secara tentatif, hanya madrasahlah yang saat ini menjadikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang secara eksplisit mempunyai tujuan tersebut.
    Pendidikan umum (sekolah) umumnya cenderung hanya mengejar kecerdasan intelektual, yang ujung-ujungnya kecerdasan anak dinilai hanya dengan hasil test (ujian) bidang studi tertentu. Sementara, keshalehan akhlak, umumnya, tidak menjadi penilaian utama dan cenderung diabaikan. Seolah-olah ada adagium, "biarlah nakal, asal pintar". Pendidikan dalam bidang ilmu-ilmu dasar/ sains, seperti matematika dan IPA menjadi standar primadona dari ukuran kecerdasan, artinya kalau nilai-nilai yang diperoleh siswa dalam matpel matematika dan IPA (plus bahasa Inggris) tinggi (8-10), maka anak dianggap pintar dan berprestasi. Sedangkan kalau anak tersebut memperoleh nilai baik dalam bidang agama, olah raga, sejarah, ekonomi, seni, dll maka anak akan digolongkan biasa-biasa saja. Atmosfer akademik ini telah mengondisikan anak, pihak sekolah, birokrat pendidikan, dan masyarakat untuk hanya mengejar pencapaian kecerdasan intelektual saja. Sedangkan pengembangan akhlak (karakter) baik sering terabaikan.
      Di sinilah, madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan yang berusaha membangun paradigma dan sistem pendidikan yang integrasi pencapaian kompetensi intelektual dan kompetensi akhlak karimah. Hanya persoalannya kemudian, apakah implementasi tujuan integratif tersebut telah dilaksanakan oleh setiap pengelola madrasah secara efektif, efisien, dan standard atau masih bersifat konseptual saja? Masyarakat pada saat ini belum bisa melihat keberhasilan output dari sistem pendidikan madrasah, karenanya wajar apabila public trust (kepercayaan publik) terhadap madrasah masih belum signifikan.    Namun, sebagaimana dikatakan Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, sistem dan pola pendidikan madrasah (dan pesantren), akhir-akhir ini, cenderung berubah signifikan ke arah yang lebih baik; hal ini memungkinkan alumni madrasah mampu berkompetisi dengan alumni lainnya dalam hal studi lanjut, memasuki dunia kerja, dan keberterimaan masyarakat.     


Madrasah: Tradisi Panjang Pendidikan Islam

      Virginia Hooker menyebutkan bahwa berabad-abad sebelum Negara-bangsa (nation-state) menjadi model bagi sebagian besar kekuatan politik modern, masyarakat muslim dengan model khilafah Islamiyyahnya sebagai kesatuan kekuatan politik  telah mengembangkan model pendidikan formalnya untuk anak-anak mereka. Salah satunya adalah madrasah, yang umumnya dipimpin oleh seorang ulama karismatik, diakui otoritas keilmuan, pengetahuan, dan teladan positif perilaku kesahariannya. Sistem pendidikan ini dibangun, umumnya, di atas swadaya dan swadana masyarakat muslim, melalui wakaf, hibah, dan dana sumbangan wali murid dan komunitas lokal di sekitarnya. 

Madrasah inilah yang umumnya menjadi model pendidikan masyarakat muslim dari zaman ke zaman, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, secara kelembagaan, madrasah yang ada di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan Islam klasik dan pertengahan. Kajian dari George Makdisi (1981), Jonathan Berkey (1992), dan Michael Chamberlain (1994) menunjukkan kesinambungan dan perubahan kelembagan dan kurikulum madrasah dari zaman ke zaman. Berkey bahkan menyebutkan bahwa, bagi umat Islam, madrasah tidak hanya merupakan lembaga pendidikan saja, tetapi memaikan peran signifikan bagi identitas muslim.

Ketua MUI: Pondok Pesantren Bukan Pencetak Teroris

LOMBOK--Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin, mengatakan, pondok pesantren bukan lembaga yang mencetak pelaku terorisme penebar teror bom.  "Pondok pesantren bukan lembaga pencetak teroris dan ini harus diluruskan," katanya pada acara Rapat Koordinasi Daerah MUI wilayah III (Jatim, Bali, NTB dan NTT), di Senggigi Lombok Barat, Selasa malam. Ia mengakui bahwa sebagian dari pelaku peledakan bom di sejumlah wilayah di Indonesia pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Namun, pondok pesantren tidak pernah mengajarkan tentang berjihad dengan melakukan teror bom yang menyebabkan banyak korban jiwa.  "Jadi sebenarnya ada distorsi pemahaman tentang ajaran Islam, pelaku peledakan bom tersebut menganggap bahwa perbuatannya merupakan jihad," ujarnya. 

Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren

       Gagasan pembaharuan (reformasi) dan modernisasi pendidikan Islam mempunyai akar dari gagasan tentang reformasi dan modernisasi pemikiran dan  institusi Islam secara keseluruhan. Kerangka dasarnya adalah kebangkitan kaum muslim di masa yang akan datang harus berangkat dari pembaharuan pemikiran dan lembaga Islam, terutama pendidikan.[1]  Modernisasi, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah development (pembangunan), merupakan proses multi-dimensional yang kompleks; dalam hal ini pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi. [2]

      

PESANTREN MEMILIKI KEUNGGULAN, KOK TIDAK HEBAT?

          Sebuah pertanyaan menggelitik terlontar dari benak, "Pesantren memiliki sejumlah keuggulan. Tetapi kok tidak hebat?". Keunggulan dimaksud, setidaknya, menyangkut hal-hal berikut.

1. Pertama, Pesantren dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pencetak santri/santriwati yang berkarakter baik berdasarkan nilai-nilai keislaman atau berakhlakul karimah. Dengan kata lain, Pesantren berusaha mewujudkan manusia unggul dari segi karakter dan kepribadian, seperti karakter shiddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya), dan fathanah (cerdas).  
2. Kedua, pesantren mengajarkan dan mendidikkan berbagai pengetahuan yang harus dikuasai oleh para santrinya. Sebagian pesantren memberikan penekanan pada pengajian ilmu-ilmu "agama" yang bersumber dari teks-teks atau ayat-ayat qauliyyah, dan sebagian pesantren, kini, telah memberi penekanan lainnya, yakni melakukan pengkajian pada ayat-ayat kawniyyah. Dalam dimensi ini, pesantren berusaha membimbing dan mencetak sumber daya manusia yang memiliki keunggulan fikir (penguasaan ilmu dan pengetahuan). 
3. Ketiga, pesantren membimbing dan membina para santrinya dengan sikap kemandirian [tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan orang] dan kreatif [enterpreneur].  Umumnya, pesantren mandiri dan dibiayai secara berdikari, tidak terlalu mengandalkan pemberian eksternal.
4. Keempat, pesantren membina dan mendidikkan kesederhanaan, peduli pada sesama, dan peduli pada alam.
5. Kelima, pesantren mendidikkan dan mempraktekkan kurikulum berbasis kompetensi atau in service training.

      Setidaknya, kelima hal di atas ada di dalam pendidikan pesantren. Kelima unsur itu juga merupakan isi dari sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Jika kelima unsur sistem pendidikan tersebut ada dalam sistem pendidikan pesantren, pertanyaannya, "kenapa pesantren tidak "dianggap" memiliki sistem yang sempurna?

To be continued

Cileunyi-Bandung, 05 Februari 2011

Dadan Rusmana