Pesantren dan Madrasah Benteng Pertahanan Moral Bangsa

        Yogyakarta, (www.ummat0nline.net) - Menteri agama Suryadharma Ali meminta agar para santri di pondok pesantren serta siswa madrasah untuk bangga menjadi siswa madrasah dan santri pondok pesantren. Pasalnya, pesantren dan madrasah merupakan benteng pertahanan terakhir moral bangsa."Banggalah kalian semua menimba ilmu di pondok pesantren dan madrasah. Sekarang ini banyak pemimpin yang membicarakan soal moral dan etika bangsa ini yang terus melorot. Ini karena pendidikan agama dikalahkan oleh pendidikan lain yang memang memberi dampak positif, namun juga (pendidikan lain itu) berdampak negatif," tegas Menag dalam sambutannya usai memberikan bantuan untuk Madrasah dan Pondok pesantren yang terkena dampak erupsi gunung Merapi di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Senin malam (13/12/2010).

Keunggulan Lulusan Madrasah

Menyoal Mutu Lulusan

     Mutu lulusan (output), sekolah dan madrasah, merupakan salah satu persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius dan kajian mendalam. Hal ini mutlak dilakukan karena mutu lulusan dapat menjadi gambaran dari kulitas sistem Pendidikan dan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang diterapkan oleh Madrasah. Hal ini pun dapat dijadikan benchmark (dasar pijakan) untuk mengambil kebijakan lanjutan dalam perbaikan dan pengembangan mutu Pendidikan dan PBM, baik pada skala Makro (negara), messo (Propinsi dan Kota), muapun mikro (sekolah dan Yayasan).

STUDI KELAYAKAN DINIYAH FORMAL (REKONSTRUKSI MADRASAH ALIYAH PROGRAM KHUSUS)

Kajian ini merupakan hasil observasi lapangan yang diarahkan untuk menggali pendapat masyarakat khususnya masyarakat yang memahami keberadaan MAPK. Diharapkan, hasilnya bisa berguna dalam rangka mencari format penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam (tafaqquh fiddin) ke depan. Lebih dari itu, kajian ini diharapkan bisa memberi masukan secara spesifik terkait dengan kebijakan Menteri Agama untukmerekonstruksi MAPK. Sebagai studi penggalangan pendapat, maka hasil penelitian lebih memberikan jawaban bagaimana formula terbaik yang lebih implemented, solusif dan aspiratif. Sehingga bobot teoretik dan kedalaman analisis menjadi sekunder.  Ruang lingkup penelitian mencakup semua unsur atau sub sistem  MAPK sebagai sistem pendidikan mencakup; kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana dan pengelolaan. Bagaimana kondisi dan realitas yang ada, apakah masih memungkinkan untuk merekonstruksi MAPK, ataukah  perlu perbaikan dan penambahan sarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, dan fasilitas lainnya.

3,65 Juta Santri di Indonesia, Mau Dibawa ke Mana?

Menurut Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama H. Abdul Jamil, jumlah santri pondok pesantren di 33 provinsi di seluruh Indonesia, pada tahun 2011, mencapai 3,65 juta yang tersebar di 25.000 pondok pesantren. Menurutnya, "Jumlah tersebut terus bertambahnya setiap tahunnya. Ini merupakan sebuah kemajuan yang patut dibanggakan," katanya seusai pembukaan Musabaqah Fahmi Kubtubit Turats (Mufakat) di Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatul Wathan Poncor, Lombok Timur, Selasa (19/7/2011). Jumlah ini merupakan potensi yang  banyak dan dapat menghasilkan output dan outcomes yang memiliki standar kompetensi lulusan yang tinggi jika dikelola dengan sistem yang baik. Persoalannya kemudian apakah, santri yang berjumlah 3,65 juta tersebut telah berada pada tempat (pesantren) yang tepat?

Terkait dengan hal tersebut, Abdul Jamil berpendapat bahwa mutu pendidikan di lingkungan ponpes juga cukup baik. Sebagian ponpes masih menerapkan pendidikan tradisional, namun banyak juga sudah modern, sehingga tidak kalah bersaing dengan pendidikan yang ada di sekolah. Menurut dia, pendidikan di lingkungan ponpes sebagai salah satu ujung tombak dari terselenggaranya pendidikan agama Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama Islam yang tertuang dalam kitab suci Alquran dan Hadist NabiSAW. "Ponpes telah melahirkan tokoh-tokoh Islam yang sukses, sehingga menjadi teladan bagi kita semua, para alumni ponpes tersebut kita harapkan terus mengembangkan Ponpes di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa pendidikan di ponpes telah diakui," ujar Abdul Jamil.
Pandangan Abdul Jamil di atas tidak lah salah, namun juga tidak benar keseluruhannya. Pesantren-pesantren modern telah tumbuh berkembang, tetapi jumlahnya tidaklah sebanyak pesantren tradisional. Manajemen dan tata kelola sistem pendidikan yang baik telah banyak diterapkan di pesantren-pesantren modern, sehingga menghasilkan tata kelola yang baik, dari mulai perencanaan, proses implementasi, pengawasan, hingga evaluasi. Hasilnya, sebagaimana dapat disaksikan, telah mendorong lembaga pesantren "modern" dapat berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan modern lainnya. Namun,  pada sisi lain pesantren tradisional, yang jumlahnya 2/3 jumlah pesantren modern, belum menerapkan sistem manajemen pesantren yang "baik". Karenanya, santri-santri dengan jumlah di atas, dapat diasumsikan belum berada pada tempat yang dapat mengantarkannya menggapai "potensi" dan "kompetensi" yang diharapkan. Di sinilah, pemerintah, pesantren "modern", PTAI, LSM, dan lainnya dapat berperan untukmelakukan advolasi dalam upaya meningkatkan mutu manajemen (tata kelola) pesantren ke arah yang lebih baik.

Abdul Jamil pun mensinyalir tentang masih adanya dikotomi dari political will pemerintah dan persepsi sebagian masyarakat. Karenanya, ia berpandangan bahwa "tidak perlu dibeda-bedakan antara pendidikan di ponpes dam sekolah umum, karena memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana menciptakan kader pemimpin masa depan bangsa yang memiliki kepribadian yang luhur." Namun, peristiwa demikian masih terus terjadi di Indonesia. "Sebenarnya kalau dilihat prospek kedepan pendidikan di ponpes memimiliki peluang besar untuk mengembangkan pendidikannya dengan membuka berbagai program pendidikan yang diminati banyak orang. Ponpes tidak hanya bertumpu saja pada pendidikan agama," ujarnya. 

KH Hasyim Muzadi: Pesantren tak Ajarkan Rakit Bom

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Tokoh Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, menegaskan bahwa pengajaran di pondok-pondok pesantren tidak mengajari santrinya merakit bom atau pun aksi terorisme. "Pesantren merupakan institusi Islam yang selalu mengajarkan kedamaian. Dalam sejarahnya, pesantren tidak pernah mengajarkan kekerasan. Apalagi sampai mengajari santri merakit bom," kata Hasyim Muzadi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/7/2011). Pernyataan Hasyim Muzadi disampaikan dalam "stadium general" dengan tema "Peran Islam Moderat Bagi Ketahanan Bangsa dan NKRI." Kegiatan tersebut dihelat secara bersama oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bogor, Pesantren Al-Ghazaly, dan Pemkot Bogor, yang dipusatkan di kompleks Al-Ghazaly, Kotaparis, Kota Bogor.

Pesantren Tidak Kebal Terorisme

Minggu, 17 Juli 2011 , 16:58:00 WIB

Laporan: Soemitro

Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=33314

       RMOL. Peristiwa bom  meledak di Pondok Pesantren Umar bin Khattab di Desa Sonolo, Kec Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu bukti lemahnya kurikulum pendidikan agama. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Nyai Ahmad Dahlan, Melawan Arus, Berdayakan Perempuan

      Lintasan sejarah Indonesia diwarnai oleh kiprahdan peran kaum perempuan dalam memperjuangkan upayanya memberdayakan kaum perempuan dalam berbagai bidang, dan kontribusi mereka pada saatnya ikut mengkumulasi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Adalah Cut Nyak Dien, Kartini, dan Dewi Sartika adalah nama-nama yang tidak asing lagi bagi kita dari sekian banyak srikandi Indonesia yang telah mengharumkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dari sekian srikandi Indonesia yang namanya dan kiprahnya perlu diteladani adalah Nyai Ahmad Dahlan. 

Kiprah Nyai Ahmad Dahlan

Nyai Ahmad Dahlan adalah puteri Kyai Haji Muhammad Fadli, Penghulu Keraton Nyayogyokarto Hadiningrat (nama Yogyakarta waktu itu). Nama kecilnya adalah Siti Walidah. Ia dilahirkan pada tahun 1872 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sebagai anak seorang ulama yang disegani oleh masyarakat, lebih-lebih menjabat Penghulu Kraton Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat, ia menjadi puteri 'pingitan'. Pergaulannya sangat terbatas dan ia tidak belajar di sekolah formal. Mengaji Alquran dan ilmu agama dipandang cukup pada masa itu.