Beberapa Kelemahan Dunia Pendidikan di Indonesia

      Dadan Rusmana

     Perlu diakui bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Beberapa tulisan di bawah ini menunjukkan bahwa  setidaknya ada beberapa kelemahan wajah pendidikan kita, yakni 1) Kecerdasan Terlalu diutamakan, Pengabaian terhadap Pendidikan Akhlak, 2) orientasi pada dunia kerja yang berlebihan, namun tidak memiliki standar komptensi kerja, atau tidak memiliki link and match, 3) Pengembangan pendidikan kita tidak didasarkan pada riset yang proporsional, 4) desentralisasi atau otonomi daerah yang tidak berjalan sesuai dengan standar, dan 5) Kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Fatamorgana Guru Desa dan Kota

     Sebuah tulisan yang cukup bagus dan sangat perlu untuk dibaca oleh siapa pun terutama bagi kalangan pendidikan dan pemerhati pendidikan. Tulisan di bawah ini berusaha menunjukkan diferensiasi (perbedaan) antara guru di desa (terlebih di daerah pedalaman) dan di kota. Sekalipun berprofesi yang sama, namun status dan pendapatan jelas ada perbedaan; waupun terkadang "kecukupan" hanyalah persepsi dan sangkaan belaka (fatamorgana).

-------

Oleh M As'adi

Enaknya menjadi guru di Ibu Kota Jakarta karena mendapat tunjangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang besarnya bisa mencapai Rp 2-4 juta per bulan. Namun, apakah memang seenak itu menjadi guru di kota besar?  Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMAN 6 Jakarta Rusyanto (48 tahun) mengatakan, guru di Jakarta harus bekerja penuh waktu. Dari pukul 06.00 WIB sudah harus sampai di sekolah dan baru pulang pukul 15.00 WIB. 

Selain itu, jabatannya sebagai wakil kepala sekolah menuntutnya untuk meninjau kegiatan siswa hingga pukul 18.00 WIB. Karena itu, Rusyanto menilai layak diberikannya tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada para guru. Rusyanto mendapatkan TKD Rp 3,4 juta yang dinaikkan secara berkala setiap dua tahun. Awal tahun ini, TKD yang ia terima meningkat drastis dari TKD sebelumnya Rp 2,3 juta.

Kenaikan TKD dilihat dari kinerja seperti kehadiran dan jam kerja. Jika sering terlambat dan cepat pulang berarti kinerjanya buruk. Di luar TKD, guru di Jakarta juga mendapatkan tunjangan profesi setiap enam bulan yang besarnya sama dengan gaji pokok, yakni Rp 3 juta. Ini untuk membantu guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. ''Tuntutan zaman sekarang berbeda. Guru SD zaman sekarang harus lulusan S1, berarti guru SMA harus lebih tinggi lagi,'' ujar pemegang gelar S2 dari Universitas Hamka itu. Rusyanto pun masih berharap pemerintah dapat memberikan dispensasi pada guru untuk bersekolah lagi. 

Jadi, enak apa tidak menjadi guru di Jakarta? Walau mendapat berbagai fasilitas tunjangan, menurut Rusyanto, menjadi guru di daerah banyak waktu luangnya sehingga bisa menambah nafkah dengan bekerja sambilan. ''Di daerah, guru bisa pulang jam 12 atau jam 1. Terus bisa kerja sampingan kayak garap sawah,'' kata Rusyanto enteng.

Benar juga pendapat Rusyanto mengenai guru daerah yang bisa bekerja sambilan itu. Tengok saja apa yang dilakukan Okta (30) yang setiap hari bangun pukul 04.30 WIB untuk memberi makan seribu burung puyuh yang dipelihara di belakang rumahnya di Jorong Taratak Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limopuluah Koto, Sumatra Barat. 

Setelah memberi makan puyuh, Okta menunaikan shalat Shubuh, lalu bersiap-siap menaiki motornya ke SMPN 5 Guguak, tempat dia mengajarkan mata pelajaran Teknologi Informasi Komputer. Jarak sekolahnya cuma tujuh kilometer, namun lokasinya terpencil dan jalannya sulit, penuh tanjakan curam di perbukitan. Jangan tanya apa jalannya sudah diaspal.

Okta sudah mengajar sejak sekolah itu berdiri pertengahan 2009 silam. Karena masih baru, sekolah itu menerima banyak tenaga honorer dan bahkan hingga kini hampir seluruh gurunya masih berstatus tenaga tidak tetap. Jangan tanya soal gaji atau tunjangan guru honorer di sekolah itu. ''Rata-rata setiap bulan saya menerima Rp 75 ribu,'' ucap Okta. Itu belum termasuk potongan sebesar Rp 2.500 untuk iuran sosial. 

Penghasilan dari mengajar ini pun sumbernya bukan dari pemerintah daerah, melainkan sebagian kecil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang seharusnya bukan untuk honor guru bantu. Jumlah itu jelas tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan tak cukup untuk membeli bensin motornya.

Jadi, guru seperti Okta terpaksa bekerja sambilan bukan hanya untuk menambah penghasilan, tapi bertahan hidup. Bahkan menilik dari rupiah yang didapat, profesi guru justru adalah sambilannya. Sementara, beternak puyuh menjadi penopang napas utama.

Meski enggan menyebutkan keuntungan yang diperoleh, Okta mengaku bersyukur usaha ternaknya itu masih mampu menyambung hidup bersama sang istri. ''Sementara saya mendengar ada guru-guru yang sudah sertifikasi, tapi masih mengeluh. Padahal penghasilan mereka sudah di atas lima juta,'' ujarnya.

Kerja sambilan juga dilakoni oleh Darmono (35), guru honorer atau bahasa kerennya wiyata bakti di SDN Tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Istrinya, Nur Ulfa (27), juga guru honorer di SDN Campursalam, Parakan. Masing-masing hanya menerima honor Rp 100 ribu per bulan, satu persen dari gaji yang bisa diterima seorang guru yang sudah berstatus PNS yang bersertifikasi.

Apa akal untuk menyambung hidup? Darmono membantu usaha penganan rengginang milik sang mertua dengan menjadi tenaga pemasar. Kalau kebetulan petani Temanggung panen tembakau, Darmono alih profesi menjadi pengepul daun tembakau kering yang biasa dibuat cerutu. ''Meski kembang kempis, setidaknya kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Saya tidak tahu, secara matematis kami mestinya tak mampu memenuhi kebutuhan hidup kami,'' kata Darmono.

Meski 'gaji' minim, jam mengajar Darmono sama dengan guru PNS, yakni 24 jam sepekan. Bahkan acap kali disampiri pekerjaan administrasi BOS atau administrasi sekolah karena tak ada tenaga tata usaha. Jika ada ujian, para guru honorer ini menjadi yang paling sibuk. ''Karena kamilah guru paling enthengan ketika kepala sekolah minta bantuan. Memang kadang ada honornya, tapi lebih banyak kerja bakti,'' kata Darmono. Di Kabupaten Temanggung, saat ini ada 1.300 GTT yang mengajar di SD. Berbagai kiat mereka lakukan untuk bertahan hidup. Eko Danang yang menjadi guru tidak tetap SDN 1 Parakan membuka les bahasa Inggris di rumahnya. Pramono yang mengajar di SMPN Kandangan membuka koperasi simpan pinjam. 

Sedangkan Ummi, guru SDN Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, bersama teman-teman senasib dalam Forum Guru Tidak Tetap (Forgutt) merintis usaha membuat dodol dan sirup jambu biji. ''Kebetulan daerah kami sentra jambu biji. Untuk menambah penghasilan, kami tengah merintis usaha ini,'' katanya. Waktu luang bagi guru honorer di daerah berarti waktu untuk mencari pengganjal hidup, bukan mencari sertifikasi atau melanjutkan sekolah lagi, seperti sejawat mereka yang sudah menjadi PNS, terutama di kota besar. Peran mereka juga mulai tergusur dengan masuknya tenaga guru PNS muda. ''Kalau kita jujur, dedikasinya acap kali justru lebih bagus guru tidak tetap dibandingkan guru PNS. Tuntutan kami tidak berlebihan. Coba bandingkan dengan buruh yang punya standar penggajian, sementara guru tidak ada. Meski tidak jadi PNS, harapan kami setidaknya memiliki penghasilan layak,'' tambah Darmono.c27/c04/c29 ed: rahmad budi harto

Sumber: http://koran.republika.co.id/koran/14/148778/Fatamorgana_Guru_ Desa_dan_Kota; Selasa, 29 November 2011 pukul 08:52:00

Masih Adakah Pungli di Sekolah????

Pendidikan Membutuhkan Pembiayaan!

Untuk mengenyam pendidikan formal, dan juga non-formal, pastinya membutuhkan biaya; Itu adalah sebuah kepastian. Sekecil apa pun kegiatan dalam upaya pembelajaran dan pendidikan, baik untuk anak-anak, remaja, maupun dewasa, pasti membutuhkan biaya. Untuk mengajarkan anak makan, minum, dan berpakaian, misalnya, pasti membutuhkan media, dan media pastinya harus di”ada”kan (dihadirkan), dengan cara apapun (umumnya membeli), dan pasti hal tersebut membutuhkan biaya untuk meng”ada”kannya”. Selain itu juga perlu adanya pendidik, hanya saja dalam pembelajaran seperti ini orang tua lebih banyak berperan, dan orang tua tidak perlu mengeluarkan pembiayaan untuk orang lain.

Contoh lain, misalnya, seorang anak yang ingin belajar bersepeda, pasti ia membutuhkan sepeda, sebagai media pembelajaran. Untuk dapat mengendarai sepeda, tidak mungkin hanya dengan belajar teoritis saja, tapi harus praktek. Nah, untuk menghadirkan sepeda, pasti membutuhkan biaya, baik mengahdirkan sepedanya itu dengan cara membeli, menyewa, ataupun meminjam (gratis). Membeli dan menyewa berarti orang tua harus mengeluarkan uang untuk membeli atau menyewanya; sedangkan meminjam, pada hakikatnya, ada yang mengeluarkan pembiayaan, yakni si pemberi pinjaman. Intinya, sekedar menegaskan, tidak ada satu pun aktivitas pembelajaran dan pendidikan yang tidak melibatkan unsure pembiayaan. Hanya saja kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa setiap aktivitas pembelajaran, pasti membutuhkan pembiayaan, sekecil apa pun.

Skill dan Riset Perkaya Program Pesantren

     Dua tulisan di bawah ini menunjukkan program pengayaan pesantren. Tulisan pertama ditulis oleh Nashih Nashrullah dalam http://koran.republika.co.id/koran/14/148774/ Perkaya_Program_Pesantren; Selasa, 29 November 2011 pukul 08:32:00. Sedangkan tulisan kedua merupakan reportase pendapat Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir dalam http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=1968

Selain agama, santri dibekali keterampilan

Diversifikasi program pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia akan menjadi fokus perhatian. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing pesantren. Ini berarti, para santri tak hanya berkutat pada pendalaman agama tetapi mereka juga didorong untuk menguasai keterampilan yang dapat diandalkan.  Nantinya, tak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat diminta ikut bergerak.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia: Masih Tetap di Jajaran Bawah

Indeks Manusia Indonesia Hanya di Peringkat 124 Dunia

Pada laporan IPM 2011 yang dikeluarkan UNDP pada 2 November, Indonesia mendapat angka 0,617 dan menempati peringkat 124 dari 187 negara. Angka tersebut didapat dari perhitungan Gross National Income (GNI) per kapita (dalam PPP dolar AS), yaitu 3.716 dolar AS, angka harapan hidup (life expectancy at birth) 69,5 tahun, serta angka harapan anak usia sekolah (expected years of schooling) 13,2 tahun, dan rata-rata lama mengenyam bangku pendidikan bagi penduduk usia di atas 25 tahun (means years of schooling)  5,8 tahun. GNI adalah nilai dari seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan satu negara dalam satu tahun. GNI per kapita yang dihitung dalam purchasing power parity (PPP) atau kemampuan daya beli dalam dolar AS tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur IPM 2011 bersama dengan indikator lain di bidang kesehatan dan pendidikan.

Madrasah-Madrasah di Negeri "Singa"

Perkembangan Madrasah di Singapura: Overview

Madrasah di Singapura mengalami perkembangan cukup pesat pada tahun 1990-an seiring dengan meningkatnya antusiasme masyarakat muslim Singapura untuk menyebarkan nilai-nilai ke-Islam-an. Selain itu, keberadaan kaum imigran, terutama dari Arab dan India Muslim, telah mendorong perkembangan madrasah ini, dengan berdirinya madrasah-madrasah untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak imigran. Selain hal tersebut, “campur tangan” pemerintah untuk mengatur keberadaan madrasah ini pun turut andil mendongkrak popularitas madrasah ini.

Pendidikan Karakter

Prolog

    Pada dasarnya manusia dilahirkan memiliki fitrahnya tersendiri. Rasulallah SAW bersabda, "Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah." (HR Bukhari Muslim). Allah SWT juga menegaskan bahwa setiap jiwa manusia telah berjanji untuk beriman kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Firman Allah: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): `Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab: `Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi'."(QS al-A`raf [7]: 172). Hanya persoalan kemudian, apakaha fitrah itu identik dengan karakter (character) dan atau kepribadian (personality)?

Geliat Pendidikan Islam di Negeri Paman Sam

    Amerika sebagai negara metropolitan, multietnis, dan multireligius memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk terus melakukan kajian dan studi dalam berbagai bidang yang dapat mendorong kemajuan peradaban bangsa Amerika. Sebagian warga negara Amerika merupakan pemeluk agama Islam atau muslim. Sekalipun dalam bayang-bayang stereotype bahwa Islam (Muslim) identik dengan teroris, warga muslim Amerika, yang umumnya berasal dari kaum Imigran, terus melakukan upaya dakwah untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama perdamaian, agama keselamatan, dan rahmat lil 'alamin. Pasca keruntuhan WTC, 11 September, George W. Bush memukul genderang perang yang memojokkan kaum muslim di seluruh dunia dan menuduhnya sebagai teroris, akativitas kajian Islam di Amerika dan Eropa justeru terus meningkat. 

Alquran dan Bhagavad Gita diajarkan Bersama di Madrasah

Mengkaji dua kitab suci atau "Comparative Study of Holy Book", saat ini, masih merupakan bagian dari aktivitas Perguruan Tinggi. Di Universitas Islam Negeri (UIN) dan lainnya di Indonesia, pengkajian dua kitab suci atau lebih merupakan kajian khusus bagi jurusan Perbandingan Agama atau Prodi Religious Studies. Namun, hal itu pun hanya sekilas saja, tidak dilakukan secara intensif dan mendalam. Umumnya, di PT yang diberi "label" keagamaan tertentu, seperti IAIN/UIN/STAI atau Theologia, dll hanya memokuskan kajiannya pada kitab suci umat beragama tertentu. Sekalipun ada perbandingan dengan kitab suci agama lainnya, tetapi proporsinya tidak sebanding.

Siapkah Pesantren dan Madrasah Menerima Siswa Non-Muslim???

Perhelatan mengenai apakah pesantren dan madrasah boleh menerima siswa non-muslim terus bergulir. Pro dan kontra pun muncul merespon wacana tersebut. Sebagian orang memandang bahwa pesantren dan madrasah adalah lembaga pendidikan terbuka dan inklusif, karenanya tidak ada alasan bagi kedua lembaga tersebut untuk menolak siswa dari kalangan non-muslim, terlebih bagi siswa (keluarga atau siapapun) yang mau mempelajari Islam atau bahkan hendak masuk Islam. Selama siswa (dan orang tuanya) tersebut mau menerima sistem yang diterapkan di madrasah dan pesantren, maka madrasah dan sekolah harus menerimanya dan memberikan pelayanan sebaik mungkin. 

Pemerintah Masih Diskrimatif Terhadap Madrasah Swasta dan Pesantren

Anggapan Madrasah dan Pesantren sebagai lembaga pendidikan "kelas dua" masih terus ada. Hal ini bukan hanya ada dalam persepsi pemerintah dan sebagian masyarakat, tetapi tercermin dalam berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakannya. Dalam hal ini, misalnya, Pemerintah masih dinilai bersikap diskriminatif terhadap Pesantren dan Madrasah Swasta, baik dalam penyusunan regulasi (undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lainnya) maupun dalam implementasinya di lapangan. Dari hal regulasi, diskriminasi pemerintah terhadap Pesantren dan Madrasah Swasta dapat ditimbulkan dari sisdiknas. Hal ini tercermin dari sistem regulasi pendidikan di Indonesia, terutama UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 pasa 55 ayat (4), sebagaimana tercermin dalam tulisan berikut.

 --------

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah wajib memberikan bantuan teknis, subisi dana, dan sumberdaya lainnya secara adil dan mereta ke lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Pasalnya, selama ini berlaku sikap tidak adil dan diskriminatif baik dari pemerintah pusat ataupn daerah terhadap lembaga pendidikan swasta. Terutama madrasah dan pesantren. Kesimpulan ini, menurut  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Said Aqil Siraj, menyusul diputuskannya Amar Putusan MK 58/PUU-VIII/2010 hasil uji materi terhadap UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 55 ayat (4), pada 23 September 2011.

Model Pendidikan KH Ahmad Dahlan Layak Untuk Pengembangan Keberagamaan Keberagamaan

Drs. Suliswiyadi, M. Ag., (45 tahun) mengatakan, SLTA Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Magelang masih menerapkan pola pendidikan  hasil pemikiran Kyai Ahmad Dahlan. Dalam pemikirannya, Kyai Ahmad Dahlan pernah menyampaikan bahwa, pelajaran agama pada sekolah-sekolah  H I K  Muhammadiyah adalah pelajaran yang memberikan bekal ibadah bagi diri anak didik dan kepada Tuhan. Pelajaran agama adalah syarat-syarat untuk menunaikan dan menjalankan rukun iman, melakukan rukun Islam, dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik sebagai kewajiban seorang Islam. Kyai Ahmad Dahlan juga mengatakan, “dengan terus terang  kami akui, kami membuat satu  perguruan Muhammadiyah yang kelah dapat diserahi sekolah schakel,  H I S dan kursus Belanda. Maka H I K Muhammadiyah harus terus dijaga dan tunjukkan kepada anak didik berbagai macam pengetahuan seperti  H I K openbaar. Pelajaran agama hendaknya menjadi rukun hidup bagi semua anak didik. Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan tersebut sampai saat ini masih melekat menjadi pembelajaran keberagamaan di SLTA di wilayang Kabupaten Magelang.

Dua Karakteristik Pesantren di Sumatera Selatan

Pesantren bukanlah hanya dimiliki oleh Jawa, tetapi juga ada tersebar di berbagai wilayah lain di Nusantara, di Sumatera dan di Sulawesi. Karenanya, kini pesantren tidak lagi menjadi  "penciri"  lembaga pendidikan Islam-tradisional Jawa, tetapi telah menjadi salah satu "penciri" sistem kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia.  Bahkan, di luar Indonesia pun, pesantren telah mulai bersemai, seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sekalipun demikian, masing-masing pesantren mempunyai karakteristik khasnya masing-masing, baik dalam bentuk kelembagaan/manajemen, corak keilmuan (intelektual), pembelajaran life skill, maupun alumninya. Karakteristik tersebut ditentukan oleh banyak faktor, yakni pengelola, transmisi keilmua, lokalitas dan universalitas, serta proses adaptasi terhadap perubahan zaman.  

Perubahan Sosial Dan Pendidikan Islam

Perubahan sosial adalah keniscayaan sebagai bagian dari sunnatullah. karenanya, perubahan sosial  terus dan pasti terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan, baik pada skala lokal, nasional, regional, dan internasional. Pada gilirannya, perubahan ini turut mempengaruhi pendidikan Islam, baik pengaruh itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu merespons agar kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam terpenuhi. Jika itu tidak dilakukan oleh para pakar dan penentu kebijakan bidang pendidikan di negeri ini, kepercayaan masyarakat (public trust), termasuk pengguna (user) terhadap pelaksanaan pendidikan Islam semakin menyusut. 

Sebagai pakar dan Futurolog pendidikan, Malik Fadjar memiliki pemikiran-pemikiran yang responsif terhadap perubahan sosial masyarakat. Pemikiran pendidikan Islam Malik Fadjar bersifat antisipatif-akomodatif. Artinya, pemikiran pendidikan Islam Malik Fadjar mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan dan menerima perubahan-perubahan yang bersumber dari luar secara selektif.

Geliat Prestasi Santri dalam Bidang Sains

 Republika.co.id (11/11/2011) menuliskan bahwa Tujuh santri dari Pesantren Bustanul Ulum, Pamekasan Madura, menyabet medali perunggu Olimpiade Matematika Internasional yang digelar terpisah, di Beijing dan India belum lama ini. Mereka berasal dari tingkat pendidikan madrasah tsanawiyah dan tingkat Aliyah, yakni empat berasal dari madrasah tsanawiyah dan dua dari madrasah Aliyah. Satu medali perunggu juga diperoleh tim matematika Aliyah. Sebelumnya, pada pertengahan bulan September 2011, 8 (delapan) siswa Madrasah Aliyah Insan Cendikia menyabet 8 penghargaan (3 Emas dan 5 Perak) dalam Olympiade Sain tingkat Nasional yang diselenggarakan di Menado Sulawesi Utara (http://www.kemenag.go.id/ index.php?a=detilberita&id=7706). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran ilmu-ilmu eksakta, seperti matematika dan sains, di Madrasah (dan Pesantren telah) mengalami perbaikan. Semoga raihan prestasi serupa juga dapat diikuti oleh madrasah (pesantren) lainnya.

Pendidikan Islam Harus Beragam

Oleh: Abdurrahman Wahid

Dalam sebuah dialog tentang pendidikan Islam, berlangsung di Beirut (Lebanon) tanggal 13-14 Desember 2002 yang diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung, ternyata disepakati adanya berbagai corak pendidikan agama, hal ini juga berlaku untuk pendidikan Islam. Walaupun ada beberapa orang yang terus terang mengakui, maupun yang menganggap pendidikan Islam yang benar haruslah mengajarkan “ajaran formal” tentang Islam. Termasuk dalam barisan ini adalah dekan-dekan Fakultas Syari’ah dan Perundang-undangan dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Diskusi tentang mewujudkan “pendidikan Islam yang benar“ memang terjadi, tapi tidak ada seorang peserta-pun yang menafikan dan mengingkari peranan berbagai corak pendidikan Islam yang telah ada. Penulis sendiri membawakan makalah tentang pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan Islam.